Pojok  

Project Multatuli, Harapan Baru Jurnalisme Investigasi

Oleh: Budhiana Kartawijaya, Jurnalis Senior Pikiran Rakyat dan Social Entrepreneur.

Juni tahun lalu, sekelompok jurnalis mendirikan Project Multatuli. Mereka adalah Evi Mariani, Ary Hermawan, Ahmad Arif dan Fahri Salam. Evi dan Ary pernah menjadi awak the Jakarta Post, Ahmad sempat di Kompas, dan Fahri pernah bekerja di Tirto.id. Keempatnya pernah meraih penghargaan internasional atas karya-karya jurnalistik mereka.

Media ini berdiri kala memudarnya jurnalisme investigasi media mainstream, serta merebaknya hoax di media sosial. Media mainstream jangankan melakukan investigasi, memikirkan kelanjutan bisnisnya saja kerepotan. Di samping itu, media mainstream dimiliki para pemodal yang merupakan oligarki Indonesia. Di sisi lain, media sosial bekerja tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme.

Media Project Multatuli (baca: PM) mengusung Jurnalisme Layanan Publik (Public Service Journalism). Agak hiperbolik, karena sebetulna jurnalisme itu ada untuk kepentingan publik. Tapi mungkin PM ingin menegaskan bahwa kepebrpihakan media kepada publik sudah luntur, dan PM ingin menegakkan kembali prinsip ini.

Dalam web-nya PM mengatakan,Project Multatuli adalah sebuah inisiatif jurnalisme yang ingin melayani publik dengan mengangkat suara-suara dipinggirkan, komunitas-komunitas yang diabaikan, dan isu-isu mendasar yang disisihkan. Project Multatuli adalah jurnalisme nonprofit, menyajikan laporan mendalam berbasis riset dan data, dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Baca Juga:  Tugas Mahasiswa, Peran Dosen Pembimbing dan Skripsi

Kerja-kerjanya menekankan kolaborasi antarmedia maupun dengan berbagai organisasi yang meyakini nilai-nilai yang sama dengan kami: demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, keberlanjutan bumi, dan kesetaraan hak. Nama Project Multatuli digamit dari bahasa Latin, artinya: “Saya banyak menderita”. Multatuli dikenal sebagai nama pena Eduard Douwes Dekker, penulis Max Havelaar, yang dijuluki sebagai “buku yang membunuh kolonialisme” oleh Pramoedya Ananta Toer.

Berbagai laporan mendalam (in-depth) dan investigasi mereka lakukan. Ada topik ngereman yang membedah hubungan para perempuan tua dan janda dengan para penambang timah ilegal di Bangka. Ini cerita tentang kaum perempuan pinggiran yang mencari nafkah dari meminta belas kasihan dari penambang ilegal.

Mereka menyodorkan wadah kepada penambang, dan penambang memberi timah sekadarnya. Para perempuan ini dulunya bertani, namun karena tanahnya jadi lahan tambang, mereka akhirnya ngereman. Istilah ini berasal dari kata “preman” yang kerap minta jatah. Ada laporan tetnag gugatan warga yang tersingkir karena pembangunan Bandara Kediri. Ada juga laporan tentang perbudakan tenaga kerja di laut. Ada juga laporan tentang kemitraan yang tidak adil antara perusahaan tembakau dengan petani tembakau di Kabupaten Ngawi.

Laporan terbaru Project Multatuli adalah “Profil dan Peta Koneksi Bisnis dan Politik 10 Oligarki Batubara Terbesar di Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi“. Ke 10 nama itu adalah: Aburizal Bakrie, Fuganto Wijaya (cucu Eka Tjipta Wijaya pemilik kerajaan bisnis Sinar Mas Grup), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata), Edwin Soeryajaya (Grup Astra), Erick Tohir (Menteri BUMN), Agus Lasmono Sudwikatmono (putra konglomerat Sudwikatmono), Low Tuck Kwong, Prabowo Subianto dan Luhut Panjaitan.

Baca Juga:  Pandemi, Lost Civilization, dan Nasib Generasi Penerus Kita

Melihat komposisi 10 profil penguasa batu bara ini bisa dimengerti mengapa keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor batu bara untuk periode 1 – 31 Januari 2022, tidak berlangsung seperti diharapkan. Sebelas hari kemudian, kebijakan itu dicabut. Di kabinet Jokowi ada Luhut, Prabowo, Erick, dan Sandiaga Uno.

Media juga tidak mungkin leluasa mengangkat itu batu bara dan politik ini. Bagaimanapun juga Aburizal Bakrie memiliki media TVOne, Vivanews, ANTV; Erick Tohir pemilik Harian Republika; Agus Lasmono itu komisaris SCTV dan pemilik perusahaan PT Indika Media yang banyak memproduksi sinetron. Ini baru sektor batu bara. Belum sektor sawit, minyak, dan puluhan industri lain yang melibatkan oligarki dan mogul media Indonesia.

Jadi media mainstream tak bisa diharapkan melakukan investigasi. Intervensi pemilik media sangat kuat. Sementara media-media independen sedang repot mengatasi kesulitan bisnisnya. Banyak media malah kemudian ikut-ikut berperilaku seperti media sosial. Mereka hanya menyentuh permukaan, demi mencari hits. Mereka menjadi media clickbait demi mencari cuan. Jangan lupa, jurnalisme investigasi itu perlu biaya besar.

Baca Juga:  Jack Ma, Kerja Keras, dan Nasib Pekerja di Negeri Kita

November lalu, Project Multatuli meluncurkan progran Kawan M. Program ini mengajak publik untuk ikut membiayai jurnalisme independen Project Multatuli. Mereka menyiapkan beberapa paket donasi. Tidak hanya uang, media ini juga menerima donasi dalam bentuk lain seperti sumbangan keahlian (expertise).

Semua sumbangan diterima selama tidak mengikat. Karena itu bisa juga kita menyebut ini sebagai endowment journalism, bisa juga non profit journalism. Meskipun non profit, bukan berarti tidak boleh menciptakan profit, tapi semua profit akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain: program penguatan masyarakat madani (civil society), pelatihan publik, dan lain-lain. Semuanya dibiayai publik, karena itu Project Multatuli menegaskan diri sebagai jurnalisme layanan publik (public service journalism).

Tentu kita berharap Project Multatuli ini akan berlangsung terus. Sebagai warganegara kita tentu mengharapkan ada kontrol terhadap oligarki, menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia. Karena itu, jika peduli, maka silakan menjadi Kawan M.

Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2022.