Halal  

Perspektif Muhammadiyah tentang Mata Uang Kripto Sebagai Investasi dan Alat Tukar

KABARINDAH.COM – Salah satu perkembangan terkini dalam transaksi keuangan modern, khususnya dalam wadah dunia digital adalah cryptocurrency.

Mata uang digital ini bersifat komplementer dan berbeda dengan jenis mata uang resmi yang beredar di suatu negara yang dikeluarkan oleh otoritas resmi seperti bank sentral.

Operasional uang ini didasarkan pada teknologi blockchain, yaitu suatu transaksi digital yang dalam strukturnya melalui jaringan komputer, catatan setiap individu yang disebut dengan “blok” akan dihubungkan bersama dalam satu daftar yang dikenal dengan “chain”.

Salah satu jenis mata uang kripto yang paling awal muncul dan populer adalah bitcoin. Setiap transaksi bitcoin dan uang kripto lainnya ini akan terhubung dalam sistem blockchain ini, yaitu buku kas digital yang dapat diakses oleh publik tanpa adanya perantara ketiga, seperti bank.

Dengan demikian, paling tidak ada tiga entitas penting dalam sistem blockchain dan kripto ini, yaitu transaksi, pencatatan dan sistem verifikasi, dan tempat penyimpanan transaksinya.

Baca Juga:  Ini 4 Ciri Gerakan Islam Masa Depan Menurut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Di Indonesia, jika seseorang ingin bertransaksi dengan instrumen keuangan ini, dapat dilakukan melalui aplikasi yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan/pedagang aset kripto yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang di dalam aplikasi ini ditawarkan banyak jenis-jenis aset kripto.

Mengenai hukum muamalah dengan mata uang kripto, telah ada beberapa lembaga otoritas fatwa keagamaan yang mengharamkan, seperti Al-Azhar lewat Majma’ Al-Buhuts al Islamiyah, dan Dar Al Ifta Mesir.

Di Indonesia, MUI memfatwakan bahwa bermuamalah dengan bitcoin atau sejenisnya hukumnya haram, baik digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas.

Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memandang mata uang kripto ini dilihat dari dua sisi: sebagai instrumen investasi dan sebagai alat tukar.

Dalam kerangka Etika Bisnis yang diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional XXVII di Padang pada 2003 sebagai seperangkat norma yang bertumpu pada akidah, syariat, dan akhlak yang diambil dari Al-Quran dan Sunah Al-Maqbulah yang digunakan sebagai tolok ukur dalam kegiatan bisnis serta hal-hal yang berhubungan dengannya.

Baca Juga:  Ragu akan Kehalalan Arisan? Ini Hukum Akad Arisan

Pertama, kripto sebagai alat investasi.

Sebagai alat investasi, mata uang kripto memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam, seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara.

Nilai bitcoin ini sangat fluktuatif dengan kenaikan atau keturunan yang tidak wajar. Selain sifatnya yang spekulatif menggunakan bitcoin juga mengandung gharar (ketidakjelasan). Bitcoin hanyalah angka-angka tanpa adanya underlying-asset (aset yang menjamin bitcoin, seperti emas dan barang berharga lain).

Sifat spekulatif dan gharar ini diharamkan oleh syariat sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi serta tidak memenuhi nilai dan tolok ukur Etika Bisnis menurut Muhammadiyah, khususnya dua poin ini, yaitu tidak boleh ada gharar (HR. Muslim) dan tidak boleh ada maisir (QS. Al Maidah: 90).

Kedua, kripto sebagai alat tukar.

Sebagai alat tukar, sebenarnya mata uang kripto hukum asalnya boleh sebagaimana kaidah fikih dalam bermuamalah.

Baca Juga:  Resep Dorokdok, Kerupuk Kulit Khas Garut viral dan Cara Membuatnya

Penggunaan mata uang kripto sebenarnya mirip dengan skema barter, selama kedua belah pihak sama-sama rida, tidak merugikan, dan melanggar aturan yang berlaku. Namun, jika menggunakan dalil sadd adz-dzariah (mencegah keburukan), penggunaan uang kripto menjadi bermasalah.

Bagi Majelis Tarjih, standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat: diterima masyarakat dan disahkan negara yang dalam hal ini diwakili oleh otoritas resminya seperti bank sentral.

Penggunaan bitcoin sebagai alat tukar sendiri, bukan hanya belum disahkan negara kita, melainkan tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya. Belum lagi jika kita berbicara mengenai perlindungan terhadap konsumen pengguna bitcoin.

Dari hal-hal yang disampaikan di atas, dapat diketahui bahwa ada kemudaratan dalam mata uang kripto. Oleh karena itu, dalam Fatwa Tarjih yang terdapat di ”Suara Muhammadiyah” edisi 01 tahun 2022 menetapkan mata uang kripto hukumnya haram, baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar.