KABARINDAH.COM, Sukabumi–Pemkot Sukabumi bersama Pemprov Jawa Barat memperkuat kendali arah pembangunan daerah melalui penguatan sinergi program strategis lintas sektor. Langkah ini ditegaskan dalam kegiatan Sinergitas Pengendalian Indikator Utama Pembangunan dan Program Strategis yang digelar di Balai Kota Sukabumi, Kamis (29/1/2026).
Forum tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Diskominfo, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Kegiatan difasilitasi Liaison Officer (LO) Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari akselerasi pelaksanaan program prioritas provinsi di tingkat daerah.
Statistisi Ahli Madya Diskominfo Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Pendamping Sinergitas, Encep Wagan Refliana mengatakan, pengendalian indikator pembangunan menjadi kunci agar program pemerintah tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Percepatan penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, penguatan ketahanan pangan, serta pengendalian inflasi harus dikawal bersama, berbasis data yang kuat dan tata kelola yang terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Encep, sinergitas ini juga menjadi instrumen pendukung tugas Gubernur Jawa Barat dalam mempercepat implementasi program strategis di kabupaten dan kota. Dengan koordinasi yang solid, pemerintah daerah diharapkan dapat bergerak lebih cepat dan terukur.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jawa Barat memaparkan sejumlah skema pendampingan strategis bagi Pemerintah Kota Sukabumi. Mulai dari penguatan kualitas dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, pembinaan analisis statistik sektoral, hingga peningkatan diseminasi dan komunikasi publik.
Pendampingan juga mencakup evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berbagi pakai infrastruktur pusat komputasi, penguatan keamanan informasi melalui Indeks KAMI, serta implementasi modul sandi data pada aplikasi pemerintahan.
Selain itu, sinergi diarahkan pada integrasi layanan publik berbasis digital, seperti hotline layanan kependudukan terintegrasi, integrasi CCTV melalui Jaringan Intra Pemerintah (JIP) untuk mendukung keamanan dan koordinasi real-time, penerapan Ticketing Management System Sapawarga, hingga pemanfaatan Dashboard Executive Jawa Barat.
Kepala Bidang PPEPD Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, menilai penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan pembinaan analisis statistik sektoral akan sangat membantu daerah dalam merumuskan kebijakan prioritas, khususnya untuk penanganan kemiskinan, stunting, dan pengendalian inflasi.
Kepala Diskominfo Kota Sukabumi Endah Aruni menegaskan, sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan langkah konkret dalam mempercepat transformasi digital dan integrasi layanan pemerintahan.
“Pendampingan terkait SPBE, keamanan informasi, hingga pemanfaatan infrastruktur pusat komputasi Pemprov Jawa Barat sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital di Kota Sukabumi. Ini sejalan dengan peran Diskominfo sebagai walidata dan pengampu transformasi digital daerah,” ungkapnya.
Diskominfo juga menekankan pentingnya penguatan diseminasi dan komunikasi publik agar program pembangunan dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Integrasi layanan digital dinilai akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus transparansi kinerja pemerintah.
Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memastikan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
