KABARINDAH.COM, Sukabumi–Momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat menjadi kesempatan untuk semakin memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal itu disampaikan <span;>Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki disela-sela menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/8/2026).
“Pembangunan Jawa Barat membutuhkan kolaborasi seluruh daerah,” ujar Ayep. Di mana, Kota Sukabumi siap terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan yang merata.
Di acara itu Wali Kota Sukabumi hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi Ranty Rachmatilah. Dalam Rapat Paripurna itu hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta tamu undangan lainnya
Ayep mengatakan, arah pembangunan yang disampaikan dalam rapat paripurna menjadi pengingat bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus menghadirkan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.”Kota Sukabumi jelas mendukung terhadap penguatan kolaborasi antardaerah dalam membangun Jawa Barat yang semakin maju, mandiri dan sejahtera,” terangnya.
Momentum Hari Jadi ke-81 menjadi refleksi perjalanan pembangunan Jawa Barat sekaligus penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang semakin merata dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dalam paparannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya evaluasi anggaran sebagai bagian dari orkestrasi pembangunan.
Menurutnya, kebijakan pembangunan harus diarahkan terlebih dahulu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan, sekaligus mengurangi disparitas pembangunan antardaerah. KDM juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja, serta efisiensi tata kelola pemerintahan di tengah tekanan fiskal.
Pemerintah daerah, menurutnya, perlu memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan saran masyarakat sebagai bagian dari evaluasi dalam menjalankan pemerintahan di era keterbukaan.(*)
