KABARINDAH.COM, Sukabumi–Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang digelar di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, Selasa (10/3/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Sukabumi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, serta memberhentikan pegawai.
Pada kesempatan tersebut, wali kota melantik sebanyak 38 orang pejabat yang terdiri dari 4 orang pejabat eselon III, 18 orang pejabat eselon IV, dan 16 orang pejabat fungsional sebagai bagian dari upaya mengisi kekosongan jabatan serta mempercepat kinerja perangkat daerah.
Wali Kota juga menekankan pelantikan ini merupakan bentuk kepercayaan pimpinan kepada para pejabat yang dilantik. Ia mencontohkan jabatan lurah sebagai salah satu posisi penting yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menjadi cerminan kepemimpinan kepala daerah di wilayah.
Oleh karena itu lanjut Ayep, para pejabat yang dilantik diharapkan segera melakukan konsolidasi dengan perangkat daerah masing-masing. Serta memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota menegaskan, seluruh proses promosi, pengangkatan, maupun mutasi jabatan ke depan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan pakta integritas dan kompetensi. Ia mengatakan tidak ada pembagian jabatan maupun titipan dari pihak manapun.
Seluruh ASN diminta bekerja berdasarkan akuntabilitas kinerja dengan mengacu pada 26 indikator standar kerja dari Bappenas. Selain itu, Pemkot Sukabumi juga berkomitmen untuk terus memonitor kinerja ASN dan non-ASN serta mendorong percepatan pembangunan melalui sistem kerja yang profesional, termasuk rencana pengembangan sistem teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan modern.
