KABARINDAH.COM, Sukabumi–Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi menggelar Sosialisasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi bagi Penyandang Disabilitas, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pilot Riset OpenRiverCam (ORC) di Kota Sukabumi yang didukung oleh Palang Merah Amerika (American Red Cross) dan PMI Pusat.
Dalam Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi dan PMI Kota Sukabumi. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan ancaman bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, pemahaman sistem peringatan dini, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat dalam merespons potensi bencana.
Tidak hanya penyampaian materi, kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD). Simulasi memberikan pengalaman praktik kepada peserta dalam memahami tahapan merespons informasi peringatan dini, mulai dari menerima informasi, memastikan kebenaran informasi, menyampaikan kepada anggota komunitas, hingga melakukan tindakan penyelamatan sesuai situasi dan kebutuhan.
Salah satu fokus penting dalam kegiatan ini adalah membangun mekanisme dan manajemen komunikasi kebencanaan yang disepakati bersama oleh organisasi penyandang disabilitas (OPD/DPO), khususnya komunitas tunanetra. Hal ini mencakup saluran komunikasi yang digunakan, pihak yang bertanggung jawab menyampaikan informasi, serta mekanisme untuk memastikan seluruh anggota komunitas menerima dan memahami pesan peringatan dini.
Pendekatan ini menjadi penting karena penyampaian informasi kebencanaan bagi penyandang disabilitas, terutama tunanetra, membutuhkan metode komunikasi yang mudah diakses, jelas, dan dapat diandalkan. Dengan adanya kesepakatan mekanisme komunikasi, diharapkan tidak terjadi keterlambatan informasi ketika situasi darurat berlangsung.

Perwakilan BPBD Kota Sukabumi, Yudi Kristianto, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Pemahaman terhadap potensi ancaman dan kesepakatan mekanisme komunikasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengambil tindakan secara cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat.
“Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Penyandang disabilitas juga harus mendapatkan akses informasi yang jelas dan mudah dipahami. Karena itu, penting untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang disepakati bersama, sehingga ketika peringatan dini disampaikan, setiap anggota komunitas mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke mana harus mendapatkan bantuan,” ungkap Yudi.
Staf PMI Kota Sukabumi, Dinar Mochamad, menyampaikan bahwa penguatan sistem peringatan dini tidak cukup hanya dengan ketersediaan teknologi, tetapi harus diikuti dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan merespons informasi.

“Melalui Pilot Riset OpenRiverCam, PMI Kota Sukabumi berupaya mengembangkan inovasi pemantauan kondisi sungai untuk mendukung penguatan sistem peringatan dini banjir. Namun, teknologi saja tidak cukup,” jelas Dinar. Informasi yang dihasilkan harus dapat diterima, dipahami, dan direspons oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Dinar menambahkan bahwa melalui simulasi, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman secara teori, tetapi juga berlatih membangun mekanisme komunikasi dan tindakan bersama ketika peringatan dini disampaikan.
“Yang ingin kita bangun adalah bagaimana ketika informasi peringatan dini diterima, setiap orang tahu harus berbuat apa, kepada siapa informasi diteruskan, dan bagaimana memastikan seluruh anggota komunitas mendapatkan informasi tersebut. Karena itu, kesepakatan mekanisme komunikasi menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan,” tambahnya.
Senior Program Officer Palang Merah Amerika (American Red Cross ) di Indonesia, Teguh Wibowo mengatakan, upaya yang dilakukan PMI Kota Sukabumi merupakan salah satu wujud nyata praktik pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Khususnya dalam memberikan ruang dan memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pengelolaan risiko bencana.
“Apa yang dilakukan oleh PMI juga merupakan salah satu wujud nyata dalam praktik pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs, di mana memberikan ruang bagi teman-teman disabilitas untuk menerima haknya dalam pengelolaan risiko bencana,” ungkap Teguh. Dengan demikian, berbicara tentang Early Warning for All berarti berlaku bagi siapa pun. Setiap orang berhak mendapatkan informasi peringatan dini.
Teguh menekankan pentingnya pelibatan aktif Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD/DPO) dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Pelibatan tersebut tidak hanya dilakukan pada saat respons darurat, tetapi harus dimulai sejak tahap kesiapsiagaan, seperti penyusunan rencana kontinjensi, perencanaan mekanisme komunikasi, hingga simulasi evakuasi, serta berlanjut pada tahap respons dan pemulihan.
Menurut Teguh, pendekatan tersebut merupakan bagian dari penerapan Protection, Gender and Inclusion (PGI) atau Perlindungan, Gender, dan Inklusi, yang menjadi bagian dari kebijakan dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
Dalam pengembangan Pilot Riset ORC, PMI Kota Sukabumi bekerja sama dengan IPB University dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan inovasi pemantauan sungai melalui teknologi kamera atau OpenRiverCam. Teknologi ini memungkinkan pemantauan kondisi dan pergerakan aliran air sungai melalui analisis citra video, sehingga dapat mendukung pengumpulan data hidrologi sebagai bahan penguatan analisis risiko banjir.
Pengembangan ORC juga didukung dengan pemasangan Automatic Weather Station (AWS) di tiga titik pemantauan, yaitu wilayah hulu, tengah, dan hilir. Integrasi pemantauan sungai dan informasi cuaca ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketersediaan data untuk mendukung analisis dan pengembangan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi di Kota Sukabumi.
Melalui kegiatan ini, PMI Kota Sukabumi ingin memastikan bahwa pengembangan teknologi kebencanaan berjalan seiring dengan penguatan kapasitas masyarakat dan sistem komunikasi yang inklusif. Penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan tindakan kesiapsiagaan bencana. Atep Maulana











