Tambang Batu Hijau Diduga Beroperasi Sejak 2016, Polisi Sita Tiga Excavator di Sukabumi

KABARINDAH.COM, Sukabumi–Aktivitas penambangan batu hijau yang diduga ilegal di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, berhasil diungkap Polres Sukabumi Kota. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AI (32) yang diduga menjadi pengelola tambang serta menyita tiga unit alat berat jenis excavator.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan Unit 3 Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Sukabumi Kota setelah melakukan pengecekan dan penertiban aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Gunungguruh.

“Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mendapati tiga unit excavator tengah beroperasi melakukan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Walang. Selanjutnya, petugas menghentikan aktivitas tersebut dan mengamankan operator beserta alat berat yang digunakan,” kata Sentot, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aktivitas penambangan tersebut diduga telah berlangsung sejak 2016 hingga sekarang.

Penambangan dilakukan di area lereng gunung dengan menggunakan tiga unit excavator. Batu hijau yang ditambang kemudian diolah, dipotong, dan dibentuk menjadi balok persegi empat untuk dipasarkan kepada konsumen.

Material tersebut umumnya digunakan sebagai bahan variasi atau ornamen dinding bangunan, rumah, hingga kolam renang. Sentot mengungkapkan, berdasarkan penghitungan sementara, kegiatan penambangan tanpa izin tersebut diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 1,8 miliar.

Sementara itu, nilai potensi kerugian yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp 12 miliar. Atas dugaan perbuatannya, AI disangkakan melanggar Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam ketentuan tersebut, pelaku penambangan tanpa izin dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar.
Saat ini, penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri aspek perizinan pertambangan serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas penambangan di kawasan Gunung Walang.

Sentot menegaskan, seluruh kegiatan pertambangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan perizinan yang berlaku. ” Kami menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan harus memenuhi persyaratan dan perizinan yang telah ditentukan. Tidak boleh ada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin sesuai ketentuan hukum,” jelasnya. R.Achmad