KABARINDAH.COM, Sukabumi–Beragam upaya dilakukan dalam menata pedagang kaki lima (PKL) di Kota Sukabumi. Hal ini misalnya dilakukan Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji yang mengunjungi Teras Malioboro, Yogyakarta, pada Sabtu (6/7/2024).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari penataan PKL di kawasan Malioboro yang dinilai sukses. Pj wali kota didampingi oleh Sekretaris Satpol PP, Sekretaris Diskumindag, Kepala Dinsos, dan Kepala Kesbangpol Kota Sukabumi.
” Alhamdulillah, saya memimpin langsung kunjungan ini untuk memenuhi undangan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi D.I Jogyakarta,” ujar Kusmana. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari bagaimana Yogyakarta menata PKL di Kawasan Malioboro. Menurutnya, penataan PKL di Yogyakarta terbilang sukses dan dapat menjadi contoh bagi Kota Sukabumi.
Kusmana menekankan kehadirannya untuk melihat penataan PKL. Khususnya memang penataan PKL di Wilayah DI Yogyakarta.
Menurut Kusmana, Yogyakarta telah berhasil memindahkan lebih dari 1.500 PKL ke Teras Malioboro 1 dan 2. Hal ini membuat kawasan Malioboro menjadi lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung.
Selama 18 tahun menunggu, pada tahun 2022 lalu, Yogyakarta sudah mewujudkan bagaimana menghimpun para PKL yang berjumlah 1.500 lebih untuk masuk dan diakomodir oleh Pemerintah DI Yogyakarta dalam satu kawasan. Namanya Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.
Kusmana berharap penataan PKL di Malioboro dapat menjadi inspirasi bagi Kota Sukabumi. Ia ingin menata PKL di Kota Sukabumi dengan tetap melindungi mereka dan memastikan pendapatan mereka yang layak.
” Jadi, hal ini dapat juga diimplementasikan di Kota Sukabumi, kemudian menjadi solusi bagaimana menata PKL dengan tetap melindungi mereka untuk memperoleh pendapatan mereka yang layak,” kata Kusmana. Penertiban PKL tanpa solusi yang tepat dapat merugikan para pedagang kecil ini.
Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang dapat menyeimbangkan antara penertiban dan penghormatan terhadap hak-hak PKL. Dengan penertiban yang dilakukan secara manusiawi dan solutif, PKL dapat tetap menjalankan usaha mereka dengan tertib tanpa kehilangan pendapatan. Hal ini akan menciptakan situasi yang kondusif bagi semua pihak, baik PKL, pemerintah, maupun masyarakat umum.
