KABARINDAH.COM, Sukabumi– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan catatan strategis terkait tata kelola diplomasi daerah. Khususnya dalam menyikapi kunjungan para delegasi internasional dan Duta Besar ke Kota Sukabumi.
Ketua DPRD Wawan Juanda yang akrab disapa Kang Wanju menegaskan pada prinsipnya legislatif mendukung penuh setiap ikhtiar Pemerintah Daerah dalam memperluas jejaring kerja sama global. Namun, beliau menekankan bahwa keberhasilan diplomasi daerah sangat bergantung pada kuatnya kolaborasi lintas sektor.
“Kami menyambut baik antusiasme mitra internasional untuk menjajaki potensi daerah,” kata Kang Wanju. Namun, memandang perlu adanya koordinasi yang lebih intensif sejak dini antara pemerintah daerah, DPRD dan unsur Forkopimda dalam setiap agenda strategis tersebut.
Menurut Kang Wanju, koordinasi antarlembaga bukan sekadar urusan administratif, melainkan esensi dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Local Governance) guna menjamin aspek sinergi, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap poin kerja sama internasional selaras dengan kepentingan masyarakat dan koridor hukum yang berlaku.
Terkait kunjungan yang baru saja berlangsung, Kang Wanju menilai hal tersebut merupakan tahap awal atau Letter of Intent (LoI) yang bersifat penjajakan. Namun, ia mengingatkan bahwa jika kerja sama berlanjut ke tahap implementasi atau Memorandum of Understanding (MoU) yang berdampak pada daerah, maka persetujuan legislatif mutlak diperlukan.
“Kami berprasangka baik bahwa ini adalah langkah awal penjajakan yang positif. Ke depan, kami berharap agenda berskala internasional dikomunikasikan secara terbuka,” terang Kang Wanju. Sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif akan memastikan manfaat dari kerja sama tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara optimal, sekaligus menghindari miskomunikasi di lapangan.
DPRD lanjut Kang Wanju, tetap berkomitmen mendukung langkah-langkah akselerasi pembangunan yang diambil pemerintah derah.” Selama ditempuh melalui mekanisme yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” imbuhnya.
