Kabar  

Inilah Profil 3 Kandidat Kuat Kepala Badan Otorita IKN dari Non-Partai

KABARINDAH.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menambah kriteria calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Kali ini, Jokowi menyebut sosok calon pemimpin ibu kota baru “Nusantara” akan berasal bukan dari kalangan partai politik. “Non-partai,” ungkap Jokowi di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Presiden menyatakan akan melantik Kepala Badan Otorita IKN dalam waktu dekat. Jokowi bahkan menyebut pemimpin ibu kota baru kemungkinan akan dilantik dalam waktu dekat.

“Secepatnya, secepatnya. Ya mungkin ini minggu- minggu depan sudah kita lantik,” tuturnya. Jauh sebelum ini, Jokowi pernah mengungkap sejumlah nama yang ia pertimbangkan untuk menjadi Kepala Badan Otorita IKN. Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, eks Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

Lalu mantan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro dan eks Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA), Tumiyana. “Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Kemudian pertengahan Januari lalu, Jokowi kembali menyampaikan kriteria calon pemimpin ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Kali ini, Jokowi punya syarat calon Kepala Badan Otorita haruslah sosok yang pernah memimpin daerah dan punya latar belakang sebagai seorang arsitek.

“Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek,” tutur Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dari empat nama yang disebut Jokowi sebelumnya, hanya Ahok dan Azwar Anas yang bisa memenuhi syarat Jokowi. Itu pun hanya satu kriteria, yakni pernah memimpin daerah.

Usai Jokowi menyampaikan harapannya, nama-nama tokoh yang berpeluang memimpin ibu kota negara Nusantara pun banyak diperbincangkan. Ada 4 nama kepala daerah atau mantan kepala daerah dengan latar belakang arsitek yang digadang-gadang bisa menjadi pemimpin IKN baru.

Mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Mensos Tri Rismaharini yang merupakan mantan wali kota Surabaya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Dengan adanya syarat “non-partai” alias sosok yang bukan berasal dari partai politik, tentunya beberapa nama yang diprediksi menjadi pemimpin ibu kota baru pun gugur.

Baca Juga:  Kemendag Gelar Bisnis Forum, Kembangkan Potensi Produk Dekorasi Rumah ke Pasar Kanada

Seperti diketahui, ada tiga nama kader PDI-Perjuangan dari nama kandidat calon IKN Nusantara. Mereka adalah Ahok, Risma, dan Azwar Anas. Sementara itu Danny Pomanto yang punya nama lengkap Mohammad Ramdhan Pomanto adalah kader Partai NasDem. Kemudian Nova Iriansyah merupakan kader Partai Demokrat.

Artinya dari 8 nama yang sudah disebut-sebut akan menjadi Kepala Badan Otorita IKN, hanya Ridwan Kamil, Bambang Brodjonegoro dan Tumiyana yang bukan berasal dari partai politik.

Jika semua kriteria yang pernah disampaikan Jokowi digabungkan, Ridwan Kamil punya peluang paling besar. Sebab ia pernah memimpin daerah, berlatar belakang arsitek, dan bukan sosok non-partai.

Berikut profil kandidat Kepala Badan Otorita IKN sesuai kriteria terbaru Jokowi yaitu tokoh yang bukan berasal dari partai politik:

1. Ridwan Kamil

Ridwan Kamil saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Kang Emil itu merupakan Wali Kota Bandung. Pengalaman Emil sebagai arsitekur profesional pun sudah tak diragukan lagi. Ia pernah bekerja di berbagai belahan dunia, antara lain Amerika Serikat, Hongkong, dan Singapura.

Emil menyabet gelar Master of Urban Design dari University of California, Berkeley, AS. Dong-A University, Busan, Korea Selatan di tahun 2019 memberi gelar Doctor Honoris Causa untuk Bidang Inovasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Ridwan Kamil.

Sebelum maju di Pilkada, Emil mendirikan firma bersama teman-temannya yang diberi nama Urbane. Lewat Urbane, Ridwan Kamil berhasil meraih kemenangan dari berbagai kompetisi. Total lebih dari 400 penghargaan diraihnya dari berbagai multi dimensi pembangunan dan kehidupan.

Tak hanya tingkat nasional, tapi juga dari kancah internasional seperti China dan AS. Emil berhasil menyabet BCI Asia Top Ten Architecture Business Award selama 3 tahun berturut-turut, dari 2018-2010. Selain Museum Tsunami, Emil merancang sejumlah bangunan yang cukup ternama baik di dalam maupun luar negeri.

Bangunan rancangan Emil seperti Bakrie Tower, Gerbang Kemayoran, Marina Bay Waterfront Master Plan Singapura, Ningbo Newtown Tiongkok, Cibubur Islamic Center, dan La Venue Pasar Minggu.

Pria kelahiran Bandung 4 Oktober 1971 itu juga merancang sederet masjid, di antaranya adalah Masjid Al Irsyad di Kota Baru Parahyangan dan Sumatera Barat Grand Mosque. Nama bapak tiga anak ini mulai diperhitungkan sebagai tokoh nasional setelah berbagai gebrakannya saat memimpin Bandung menjadi sorotan.

Gaya Emil yang kekinian juga mampu menarik perhatian anak muda. Selama memimpin Bandung dan Jabar, Emil memiliki segudang prestasi dan penghargaan. Ia dinomatkan sebagai Wali Kota Terbaik 2017 dan Gubernur Terbaik 2017 karena sumbangsihnya yang besar bagi pembangunan Jawa Barat.

Baca Juga:  Jenazah Emmeril Kahn Putera Sulung Ridwan Kamil Ditemukan

Nama Ridwan Kamil kini sudah mulai masuk bursa calon presiden maupun calon wakil presiden. Namanya kerap masuk 5 besar kandidat capres di berbagai survei.

2. Bambang Brodjonegoro

Seperti diketahui, Bambang Brodjonegoro diangkat sebagai Menteri Keuangan di periode pertama Jokowi. Ia kemudian dipindah posisi menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk tahun 2016-2019. Di periode kedua Jokowi, Bambang Brodjonegoro diamanatkan menjadi Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRN).

Namun, setelah Kementerian Riset dan Teknologi kini dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia memilih mundur dari Kabinet Jokowi. Usai tak lagi berada di Kabinet Indonesia Maju, Bambang Brodjonegoro memilih balik ke dunia pendidikan.

Ia mengajar sebagai guru besar di Universitas Indonesia. Meski begitu, sepak terjang Bambang Brodjonegoro membuatnya dipilih untuk bergabung di banyak perusahaan sebagai komisaris, termasuk perusahaan milik negara. Menteri BUMN Erick Thohir memilih Bambang untuk menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Bambang Brodjonegoro juga menduduki posisi serupa pada PT Astra International Tbk (ASII), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), Bukalapak, serta Oligo Infrastruktur. Terbaru, Bambang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada Jumat (27/8/2021).

Indofood menjadi perusahaan keenam yang mengangkat Bambang Brodjonegoro sebagai komisaris. Bambang sempat mengomentari mengenai namanya yang masuk sebagai kandidat CEO Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.

“Ya kalau terpilih kita lihatlah. Jangan berandai-andai dulu,” ucap Bambang usai rapat di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2020), seperti dikutip dari Kontan.co.id.

3. Tumiyana

Tumiyana merupakan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika. Karier Tumiyana banyak dihabiskan di BUMN karya. Sebelum berlabuh ke Wika, ia merupakan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP. Tumiyana juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan sebelum kemudian menjadi Dirut PT PP selama dua periode dari 2008-2016 dan 2016-2018.

Selain itu, Tumiyana tercatat juga sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Tak hanya bekerja di perusahaan pelat merah, Tumiyana dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor peternakan. Selain bisnis ternak sapi, ia juga memiliki bisnis di sektor komoditas seperti beras.

Baca Juga:  Verifikasi Selesai, Sukabumi Optimis Raih Sertifikat 100 Persen ODF

Sekilas Soal Kepala Badan Otorita Badan Otorita Nusantara tertuang dalam UU Ibu Kota Negara yang baru saja disahkan dan harus sudah terbentuk paling lambat akhir 2022. Lembaga setingkat menteri ini nantinya bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara.

Bukan hanya untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru saja, Otorita IKN juga akan menjadi penyelenggara Pemerintahan Khusus ibu kota Nusantara.

Kepala Otorita ibu kota negara beserta wakilnya dipilih langsung oleh presiden. UU IKN mengamanatkan, Jokowi punya waktu dua bulan untuk memilih kepala Badan Otorita IKN sejak undang-undang tersebut ditetapkan. Meski sejumlah nama kandidat Kepala Badan Otorita sudah bermunculan, tak menutup kemungkinan akan ada nama-nama calon pemimpin ibu kota baru lainnya.

“Dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum dimunculkan bisa dimunculkan ke publik. Sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu, dan waktu masih cukup,” sebut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong, Jumat (21/1/2022).

Mengenai syarat pernah memimpin daerah dan punya latar arsitek, Wandy mengatakan hal tersebut merupakan kriteria ideal. “Tentu yang paling ideal adalah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan membangun sebuah kota dengan segala kompleksitasnya. Itu jadi poin plus,” sebutnya “Karena memang tantangan membangun dan memindahkan ibu kota negara itu kan relevan dengan itu,” lanjut Wandy.

Meski begitu, keputusan terakhir mengenai siapa yang akan menjadi kepala Badan Otorita ibu kota Nusantara tetap kembali berada di tangan Jokowi. Wandy pun mengatakan, partisipasi publik akan diperhitungkan dalam Jokowi menentukan calon pemimpin ibu kota baru.

“Saya kira semuanya kita sangat mengenal good governance itu penting. Tentu hal itu sudah dipikirkan, tetapi sekarang ini eranya partisipasi publik,” terang kata dia. Wandy menyatakan, masukan dari berbagai pihak termasuk yang berkembang di ruang publik akan dipertimbangkan.

“Pertimbangan Presiden bisa dari mana saja, termasuk dari apa yg berkembang di ruang publik. Jadi itu kita kembalikan kepada Presiden,” tutup Wandy.