KABARINDAH.COM, Bandung — Student Consortium of Public Administration (SCPA) menyelenggarakan kegiatan Public Symposium dengan tema “Jabar Siap Kerja: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dan Strategi Industri dalam Mengoptimalkan Potensi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat” di Balai Kota Bandung pada 20 Juni 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh dosen, akademisi, perwakilan pemerintah, anggota DPR, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Public Symposium merupakan hasil kolaborasi para Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik yang tergabung dalam Student Consortium of Public Administration (SCPA).
SCPA terdiri atas Universitas Muhammadiyah Bandung, Unpad, Universitas Al-Ghifari (Unfari), Unpas, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa dari kelima perguruan tinggi tersebut turut berperan sebagai panitia dan delegasi kegiatan.
SCPA merupakan wadah kolaborasi mahasiswa Administrasi Publik yang dibentuk untuk memperkuat kerja sama antarperguruan tinggi dalam merespons berbagai isu strategis tata kelola publik.
Melalui kolaborasi tersebut, SCPA berupaya menjadi ruang diskusi, pengembangan kapasitas, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.
Salah satu program unggulan yang diselenggarakan adalah Public Symposium, yakni forum yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, birokrat, dan pembuat kebijakan untuk berdiskusi mengenai isu-isu publik yang sedang berkembang.
Pada kegiatan tahun ini, hadir sebagai pembicara utama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.
Dalam pemaparannya, dia menjelaskan kondisi ketenagakerjaan Indonesia dan Jawa Barat, tantangan pekerjaan masa depan (future jobs), serta arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
Dia juga menekankan pentingnya penguatan keterampilan digital dan keterampilan hijau (green skills) agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan transformasi industri dan perkembangan teknologi.
Selain itu, dia menyampaikan pentingnya sinkronisasi antara kebutuhan industri dengan sistem pendidikan dan pelatihan guna menciptakan kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja di Jawa Barat.
Setelah pemaparan dari Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, kegiatan dilanjutkan dengan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan delegasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Sebelum diskusi dimulai, peserta mendengarkan pemaparan dari para pemantik yang berasal dari ketua umum perguruan tinggi anggota SCPA.
Pemantik pertama membahas tema “Akselerasi Kapasitas Tenaga Kerja Jawa Barat: Strategi Penguatan SDM Berbasis Industri dan Potensi Daerah Menuju Jabar Siap Kerja” yang menyoroti pentingnya transformasi pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri.
Sementara itu, pemantik kedua mengangkat tema “Mengoptimalkan Peran Pemerintah dan Industri untuk Ketenagakerjaan Jawa Barat” yang membahas tantangan kesenjangan antara pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja serta pentingnya pembangunan ekosistem ketenagakerjaan di Jawa Barat.
Melalui FGD ini, para delegasi berdiskusi dan menyampaikan berbagai gagasan serta rekomendasi terkait strategi peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguatan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri.
Hasil diskusi dari seluruh kelompok kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi policy brief yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk kontribusi akademik mahasiswa terhadap pembangunan daerah.
Melalui Public Symposium 2026, SCPA menegaskan komitmennya untuk menjadi ruang kolaborasi dan penggerak gagasan mahasiswa Administrasi Publik dalam mendukung terciptanya tata kelola publik yang adaptif, berintegritas, dan inklusif.
Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif sekaligus memperkuat sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan dunia industri dalam mewujudkan Jawa Barat yang siap menghadapi tantangan ketenagakerjaan masa depan.***
