KABARINDAH.COM, Sukabumi — Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia (APPI) menggelar rapat koordinasi nasional di Hotel Anugerah, Kota Sukabumi, Sabtu (31/1/2026). Agenda tersebut dirangkaikan dengan serah terima jabatan Ketua Umum APPI dari Yadi Suryadi kepada Hendra Bachtiar.
Pergantian kepemimpinan ini menandai komitmen APPI untuk memperkuat peran kelembagaan dalam menjawab kebutuhan, khususnya Jepang, yang terus meningkat. APPI juga menegaskan posisinya sebagai jembatan antara lembaga penyiapan pemagangan di Indonesia dengan kebutuhan SDM di Jepang.
Ketua Umum APPI Hendra Bachtiar mengatakan, amanah yang diterimanya merupakan kelanjutan dari fondasi kuat yang telah dibangun kepemimpinan sebelumnya. Fokus utama ke depan adalah pembenahan struktur organisasi, penguatan regulasi internal, serta verifikasi anggota agar APPI semakin solid dan profesional.
“Permintaan tenaga kerja dari Jepang sangat besar. Karena itu, APPI harus memastikan seluruh proses penyiapan dilakukan secara terstandar, mulai dari kurikulum, pembelajaran bahasa, hingga pelatihan,” kata Hendra. Sehingga, semua harus seragam dan mengikuti regulasi penempatan pekerja migran Indonesia.
Hendra menambahkan, APPI akan memperkuat fungsi sebagai mediator dan wadah bersama bagi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Sending Organization (SO), serta P3MI agar proses penyiapan dan penempatan tenaga kerja lebih terstruktur, baik di Indonesia maupun di Jepang. Saat ini, APPI juga telah memiliki kantor perwakilan di Jepang guna meningkatkan perlindungan dan keamanan peserta pemagangan.
Hendra menerangkan, kerja sama internasional menjadi kunci penguatan peran APPI. Pada Mei 2025 lalu, APPI menandatangani nota kesepahaman dengan Prefektur Mie, Jepang.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi serupa dengan prefektur lain di Jepang. “Dengan kerja sama kelembagaan, tingkat kepercayaan Jepang terhadap Indonesia akan semakin tinggi. Target kami bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas dan keberlanjutan penempatan,” katanya.
Ketua Umum APPI periode sebelumnya Yadi Suryadi menilai penguatan kelembagaan menjadi fondasi utama sejak APPI dibentuk pada 2019. Menurut dia, tantangan ke depan adalah memastikan seluruh proses pemagangan dan penempatan berjalan terorkestrasi dengan baik antara asosiasi, swasta, dan pemerintah.
“Jepang memiliki kebutuhan besar terhadap tenaga kerja Indonesia, baik melalui visa magang maupun Specified Skilled Worker (SSW). Namun, keberhasilan penempatan harus diiringi sistem pengawalan yang kuat sejak keberangkatan hingga peserta kembali ke Tanah Air,” ujar Yadi.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta Kementerian Kesehatan untuk sektor keperawatan yang kebutuhannya tinggi di Jepang.
APPI menargetkan penguatan peran strategis dalam menjawab tantangan bonus demografi Indonesia. Sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemagangan di Jepang yang menanamkan budaya disiplin dan etos kerja.
” Kepemimpinan baru yang saya harapkan ke depan harus mampu berjalan lebih optimal dan terarah dibandingkan dengan apa yang telah saya lakukan sebelumnya,” jelas Yadi. Dengan begitu, setiap pergerakan yang dilakukan dapat memberikan dampak yang lebih luas, khususnya bagi generasi muda di Indonesia.
Program ini lanjut Yadi, tidak semata-mata berbicara soal ekonomi, tetapi juga menjadi ruang terjadinya revolusi mental. Terlebih bagi Jepang, selama berada disana benar-benar ditempa dengan kedisiplinan, budaya kerja, serta cara berpikir yang kuat.
Hal inilah yang hingga kini dapat dibuktikan, bahwa PMI atau pemagang eks Jepang cenderung lebih menonjol dibandingkan mereka yang kembali dari negara lain.
