KABARINDAH.COM, Sukabumi–Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menilai rendahnya minat baca masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut dia, budaya membaca yang belum mengakar, dominasi gawai dan media sosial, hingga keterbatasan akses terhadap buku menjadi tantangan yang harus diatasi bersama.
Hal tersebut disampaikan Danny di sela kunjungannya ke Perpustakaan Daerah Kota Sukabumi, Senin (27/7/2026). Ia mengatakan, kebiasaan membaca belum tumbuh kuat sejak lingkungan keluarga sehingga berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk menjadikan buku sebagai sumber pengetahuan.
“Masih banyak anak yang tumbuh tanpa melihat orang tua atau lingkungan sekitarnya memiliki kebiasaan membaca buku. Akibatnya, budaya literasi tidak terbentuk sejak dini,” ujar Danny, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi. Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital juga membawa perubahan besar terhadap pola konsumsi informasi masyarakat.
Konten video pendek dan media sosial kata Danny, dinilai lebih menarik karena menawarkan hiburan yang cepat. Sehingga banyak orang lebih memilih menghabiskan waktu di depan layar dibandingkan membaca buku yang membutuhkan konsentrasi lebih lama.
Selain itu lanjut Danny, akses terhadap buku juga dinilai belum merata. Di sejumlah daerah, perpustakaan masih memiliki koleksi yang terbatas, toko buku tidak mudah dijangkau, sementara harga buku masih relatif mahal dibandingkan daya beli sebagian masyarakat.
Menurut Danny, sistem pendidikan juga perlu mendorong perubahan cara pandang terhadap aktivitas membaca. Selama ini, membaca kerap diposisikan sebagai kewajiban untuk menghadapi ujian, bukan sebagai kegiatan yang menyenangkan dan mampu memperluas wawasan.
Danny menyoroti faktor kesibukan masyarakat. Banyak orang menghabiskan waktu bekerja dalam durasi yang panjang sehingga waktu luang lebih sering dimanfaatkan untuk beristirahat atau menikmati hiburan dibandingkan membaca buku. Berharap upaya meningkatkan budaya literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan keluarga, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat.
