Hadir di Muscab IMM, Ketua DPRD Kota Sukabumi Kang Wanju Sampaikan Materi Politik Islam Rahmatan Lil Alamin

KABARINDAH.COM, Sukabumi–Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda, menghadiri dan memberikan materi dalam diskusi publik pada rangkaian Musyawarah Cabang (Muscab) ke-XVII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi Raya Periode 2024–2025. Kegiatan berlangsung di Gedung Korpri Kota Sukabumi, Jumat (12/12/2025).

Dalam forum tersebut, Ketua DPRD yang akrab disapa Kang Wanju menyampaikan materi bertema Membumikan Politik Islam Rahmatan lil Alamin di Tengah Tantangan Demokrasi Modern. Ia mengapresiasi kesempatan berdialog dengan para kader IMM yang dinilainya memiliki semangat intelektual dan kepedulian tinggi terhadap isu kebangsaan.

“Alhamdulillah saya bisa memenuhi undangan dalam acara Musyawarah Cabang IMM Sukabumi,” ujar Kang Wanju. Setelah pembukaan acara, ia diminta mengisi materi tentang politik Islam rahmatan lil alamin.

Insya Allah terang Kang Wanju, tema ini sangat relevan dengan IMM sebagai kader religius yang gigih selama ini. Ia menyebut diskusi publik seperti ini jarang digagas oleh kalangan muda, sehingga patut dihargai dan didukung.

Menurut Kang Wanju, ruang dialog semacam ini menjadi modal penting dalam membangun karakter dan wawasan calon pemimpin masa depan. “Ini menjadi kebahagiaan tersendiri dan perlu diapresiasi. Mudah-mudahan IMM tetap jaya, selalu menjadi garis terdepan, menjadi agen perubahan,” imbuhnya.

Harapannya kata Kang Wanju, dari IMM lahir pemimpin-pemimpin hebat. Ia menilai semangat kader IMM tercermin dari keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan positif, termasuk kajian publik hingga aksi demonstrasi yang dianggap bagian dari dinamika demokrasi.

Kang Wanju juga menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai penerus bangsa. “Kita perlu anak muda menjadi pemimpin di masa depan. Saya melihat mereka sangat semangat dan peduli kepada bangsa dan negara ini melalui banyak kegiatan positif,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Wanju berharap IMM semakin berkontribusi dalam pembangunan daerah. Termasuk berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik.