KABARINDAH.COM, Sukabumi–Sepanjang tahun 2020-2024 ada sekitar 2.000 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Sukabumi yang sudah diperbaiki. Upaya ini dalam menuntaskan rutilahu dan kawasan kumuh di perkotaan.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di Lingkungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Frendy Yuwono mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, di Kota Sukabumi telah dibangun 2.000 unit rumah tidak layak huni (rutilahu).” Data rekapitulasi program rutilahu selama kurun waktu 2020-2024 adalah sekitar 2.000 rutilahu yang sudah dikerjakan,” ujarnya, Jumat (24/1/2025). Khusus untuk 2024, di wilayah Kota Sukabumi dibangun 195 unit yang dibangun di kawasan kumuh.
Frendy mengatakan, kawasan kumuh yang dibangun sesuai aturan yakni diatas tanah seluas lebih dari 10 hektare yang terdiri dari lima sampai enam kelurahan. Besaran bantuan dari dana provinsi adalah sebesar Rp 20 juta.
Dari jumlah tersebut dibagi dua bagian, Rp 17.5 juta juta untuk belanja barang dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Bantuan keuangan itu dikelola oleh KSM setempat.
Apalagi saat ini ada program rutilahu plus. Dimana dalam satu bangunan itu harus ada fasilitas berupa Septic tank. “Pertanyaannya apakah dengan dana sebesar itu cukup untuk itu,” kata Frendy.
Rencana di 2025 terang Frendy, Dinas PUTR dan Bappeda sudah melakukan pengajuan ke provinsi namun hingga saat ini belum ada informasi lanjutan. ” Tapi untuk rutilahu kawasan kumuh provinsi masih ada sekitar 145 unit. Sedangkan untuk Kota Sukabumi masih membutuhkan anggaran untuk bangun 1.200 unit lagi,” terangnya.
Menurut Frendy, untuk rutilahu kawasan kumuh masih didanai oleh provinsi sedangkan rutilahu yang diakibatkan bencana didanai dari anggaran APBD kategori standar pelayanan minimal dari Dinas PUPR. ” Kecuali ada kejadian mendadak seperti terjadinya belum lama ini yaitu peristiwa banjir di Jayaraksa Baros. Dana yang digunakan berasal dari anggaran biaya tidak terduga,” imbuhnya.