KABARINDAH.COM, Sukabumi – Pagi itu jalanan masih basah oleh sisa hujan semalam. Di beberapa titik, tanah berubah menjadi lumpur yang licin, membuat roda kendaraan sulit dikendalikan. Namun kondisi itu tak menyurutkan langkah para Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tetap berangkat.
Bagi mereka, tugas ground checking data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bukan sekadar pekerjaan administratif. Ini adalah tanggung jawab untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Di pelosok Kabupaten Sukabumi, perjuangan itu nyata terasa. Di Kecamatan Kalibunder, tepatnya di Desa Cimahpar dan Sekarsari, medan yang harus ditempuh tidaklah mudah. Jalan rusak, jarak antar rumah yang berjauhan, hingga cuaca yang tak menentu menjadi tantangan sehari-hari.
“Jarak antar KPM cukup jauh, begitu juga dari kantor kecamatan ke lokasi. Kalau musim hujan, jalan jadi licin dan sulit dilalui,” ujar Rizwan, Pendamping Sosial PKH. Tak jarang, ia harus turun dari kendaraan dan mendorongnya melewati jalan berlumpur demi bisa sampai ke rumah warga.
Perjuangan serupa juga terjadi di Kecamatan Tegalbuleud. Di Desa Bangbayang, keterbatasan sinyal menjadi kendala utama dalam pelaksanaan ground checking.
“Di beberapa titik benar-benar blank spot, tidak ada sinyal sama sekali. Padahal itu penting untuk proses input dan pengiriman data. Ditambah akses jalan yang rusak, jadi semakin menyulitkan,” ungkap Gunawan.
Namun tantangan di wilayah ini tidak berhenti di situ. Untuk menjangkau Kampung Sukarata, Desa Sumberjaya, para pendamping bahkan harus menyeberangi Sungai Cisakaso.
“Untuk menuju lokasi, kami harus menyeberangi sungai karena tidak ada jembatan. Satu-satunya akses menggunakan perahu, bahkan sambil membawa kendaraan,” ujar Dadan Sungkawa dan Ikhwan Pendamping Sosial Kecamatan Tegalbuled
Ia mengaku, kondisi tersebut cukup berisiko, terutama saat debit air sungai meningkat di musim hujan.
“Kalau air naik, tentu lebih berbahaya. Tapi tetap harus dilalui karena itu satu-satunya jalan,” katanya.
Sementara itu, di Kecamatan Cikakak, tantangan datang dari kondisi sosial masyarakat. Mayoritas warga bekerja sebagai buruh tani dan peternak, sehingga sering kali tidak berada di rumah saat pendamping datang untuk melakukan verifikasi.
“Jalan di sini terjal dan berbatu, beberapa wilayah juga blank spot. Selain itu, masyarakat sering tidak ada di rumah karena bekerja di kebun atau sawah,” jelas Aji Nurjaman, pendamping di Desa Ridogalih dan Margalaksana.
Kondisi tersebut membuat proses ground checking tidak bisa dilakukan sekali jalan. Pendamping harus menyesuaikan waktu, bahkan kembali di hari berikutnya demi memastikan data yang diperoleh benar-benar akurat.
Di balik berbagai tantangan itu, para Pendamping Sosial PKH tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Mereka menyusuri jalan rusak, menembus medan ekstrem, hingga mendatangi rumah warga satu per satu.
Bagi mereka, setiap data bukan sekadar angka. Di dalamnya ada cerita hidup, harapan, dan masa depan masyarakat yang harus dijaga.
Dihubungi terpisah, Ketua Tim PKH Kabupaten Sukabumi, Dendi Heryanto, menjelaskan bahwa ground checking PBI merupakan proses penting dalam memastikan ketepatan data penerima bantuan sosial dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Ground Check PBI ini bertujuan memastikan data benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Pelaksanaannya dilakukan oleh SDM PKH, dengan BPS sebagai pengawas,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pada pelaksanaan Ground Check PBI DTSEN Tahun 2026 Tahap 2, target yang harus diverifikasi mencapai 103.863 data, dengan jumlah SDM yang tersedia sebanyak 270 orang.
“Ini tentu membutuhkan kerja keras dan percepatan di lapangan, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada,” jelasnya.
Dendi juga berharap dukungan dari semua pihak agar kegiatan ini dapat berjalan optimal.
“Kami berharap dukungan semua pihak untuk mensukseskan kegiatan ini. Karena selain ground checking, pendamping juga tetap menjalankan tugas rutin PKH setiap bulan,” tambahnya.
Tugas tersebut meliputi penyaluran bantuan sosial, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), verifikasi komitmen, graduasi KPM, pemutakhiran data, hingga penanganan pengaduan dan kondisi kerentanan sosial.
Di sisi lain, sebagian pendamping juga tengah menjalankan tugas tambahan seperti mengikuti orientasi PPPK, pelatihan Komcad, asesmen program PPSE dan Sekolah Rakyat hingga penelitian tidak transaksi KPM
Di tengah beban kerja yang tidak ringan dan medan yang penuh tantangan, para pendamping tetap berdiri di garis depan.
Mereka bukan hanya mengawal data. Mereka mengawal keadilan agar bantuan benar-benar sampai kepada yang paling membutuhkan.
