KABARINDAH.COM, Sukabumi–Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menyoroti frekuensi promosi, mutasi, dan rotasi pejabat di lingkungan Pemkot Sukabumi. Ia berharap kebijakan penataan birokrasi ke depan dilakukan secara terencana, berjenjang, dan berkala agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Menurut Danny, pergantian pejabat yang terlalu sering dalam rentang waktu berdekatan berpotensi mengganggu konsistensi kerja birokrasi. Padahal, aparatur sipil negara (ASN) membutuhkan kepastian posisi dan keberlanjutan program agar dapat menjalankan tugas secara optimal.
“Kita berharap ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan secara berjenjang dan berperiode. Jangan baru satu bulan, kemudian bulan berikutnya ada perubahan lagi. Birokrasi membutuhkan konsistensi, sesuatu yang lebih tetap dan jelas,” ujar Danny, Senin (2/11/2026). Ia menilai, rotasi dan mutasi pejabat memang merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Namun, pelaksanaannya perlu didasarkan pada kebutuhan organisasi, evaluasi kinerja, serta perencanaan sumber daya manusia yang matang.
Danny mengingatkan, perubahan jabatan yang berlangsung terlalu sering dapat memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan persepsi bahwa penempatan pejabat sebelumnya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Kalau perubahan-perubahan itu terus-menerus dilakukan, kita khawatir hal itu menunjukkan pemerintah daerah tidak siap menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Atau mungkin juga terjadi karena kekeliruan dalam penempatan sebelumnya,” kata Danny. Selain menyangkut efektivitas pemerintahan, ia menilai pola mutasi yang lebih terencana juga penting bagi kenyamanan ASN dalam bekerja.
Kepastian penugasan dinilai dapat membantu aparatur membangun ritme kerja, menjaga kesinambungan program, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Ia pun menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen kepegawaian yang profesional, termasuk melalui penilaian kinerja dan manajemen talenta.
Proses promosi maupun rotasi pejabat lanjut Danny diharapkan tetap mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan kesesuaian kompetensi dengan jabatan. Menurutnya pengelolaan karier ASN perlu dipercayakan kepada perangkat kepegawaian sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Evaluasi terhadap kinerja dan rekam jejak aparatur juga menjadi bagian penting dalam menentukan penempatan pejabat.
Meski demikian, ia mengingatkan agar mutasi dan rotasi tidak justru menjadi agenda rutin yang terus berulang setiap pekan atau setiap bulan tanpa perencanaan yang jelas. “Jangan sampai perubahan-perubahan itu menjadi kegiatan rutin setiap pekan atau setiap bulan. Kalau terus terjadi, itu bisa menjadi indikasi bahwa indikator kinerja utama (KPI) terkait kepegawaian belum berjalan dengan baik,” tutur Danny.
Ia berharap Pemkot Sukabumi dapat memperkuat perencanaan dan evaluasi penataan birokrasi sehingga setiap keputusan promosi, mutasi, maupun rotasi benar-benar didasarkan pada kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
