KABARINDAH.COM, Sukabumi–DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi melakukan silaturahmi dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol) Kota Sukabumi. Hal ini ditandai dengan kunjungan Bakesbangpol Kota Sukabumi ke Kantor DPD PKS Kota Sukabumi pada Selasa (25/11/2025).
Dalam momen itu hadir Sekretaris Umum DPD PKS Kota Sukabumi Abdul Kohar dan Bendahara DPD PKS Kota Sukabumi Iwan Sutiawan. Selain silaturahmi, momen tersebut juga sebagai monitoring bantuan keuangan pemerintah kepada partai politik.
” Kegiatan ini yang pertama tentu Bakesbangpol ingin menjalin silaturahmi yang baik dengan mitranya partai politik,” ujar Sekum DPD PKS Kota Sukabumi, Abdul Kohar. Yang kedua sebagai tanggung jawab monitoring terhadap bantuan keuangan parpol.
Abdul Kohar menerangkan, Bakesbangpol ingin semua partai politik bisa merealisasikan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Terutama sesuai dengan Pemendagri yang ada didalamnya disebutkan 60 persen anggaran untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk kesekretariatan.
” Realisasi anggaran 60 persen untuk pendidikan politik itu tentu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan bahwa anggaran ini digunakan untuk itu,” terang Abdul Kohar. Misalnya seperti seminar, workshop dan rapat-rapat partai dalam kaitan pembinaan kader dan lain-lain.
Harapan dari Bakesbangpol lanjut Kohar, semua partai politik yang ada di Kota Sukabumi aman dari Audit BPK dan maupun APH lainnya. Sebab, anggaran yang disalurkan digunakan dengan baik dan sesuai aturan.
” PKS sangat berterimakasih dan mengapresiasi kinerja Bakesbangpol, di saat trust publik atau kepercayaan terhadap parpol sedang menurun. Maka akuntabilitas, transparansi dan profesionalitas dalam pengelolaan anggaran menjadi harga mati,” ungkap Abdul Kohar. Sekaligus menunjukkan barometer profesionalisme yang telah dibangun oleh PKS.
Apalagi kata Abdul Kohar, PKS berdasarkan penelitian BRIN sebagai parpol dengan kelembagaan terbaik dalam pengelolaan keuangan, pemprograman dan lain lain. Sehingga DPD PKS Kota Sukabumi berharap pihak yang terlibat dalam aturan bantuan keuangan dan pengelolaan partai bisa dilakukan sebaik-baiknya.
