KABARINDAH.COM, Sukabumi–Panitia Kerja (Panja) Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) DPRD Kota Sukabumi terus bekerja dalam melahirkan rekomendasi kepada pemkot. Salah satunya dengan meminta keterangan dari Ketua TKPP Ubaydillah yang memenuhi panggilan DPRD Kota Sukabumi, Sabtu (25/10/2025).
Selain Ketua TKPP, hadir pula anggota TKPP lainnya, antara lain Ujang Fahrudin, Jamaludin Afgani dan Ani Nurhayati. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi sekaligus Ketua Panja TKPP Rojab Asyari mengatakan, berkaitan dengan TKPP, pihaknya masih mengumpulkan data-data, fakta dan keterangan yang dikumpulkan Panja TKPP.
Menurut Rojab, masih ada hal-hal yang melenceng dari tugas utama TKPP usai dibentuk dalam delapan bulan terakhir ini. Selain itu masalah angkap jabatan yang menuai beragam reaksi hingga gelombang unjuk rasa mahasiswa yang mempertanyakan hal tersebut.
“Di keputusan wali kota itu kan tugas TKPP bagaimana menjabarkan percepatan pembangunan yang terangkum dalam RPJMD. Tapi jawabannya hanya fokus pada peningkatan PAD,” cetus Rojab. Makanya hal ini yang jadi pertanyaan panja.
Selain itu kata Rojab, panja DPRD mempertanyakan para anggota TKPP paham atau tidak tugas dan fungsinya. ” Kemudian juga tidak ada uraian tugasnya seperti apa,” imbuhnya.
Rojab mengingatkan agar tugas, fungsi dan kewenangan TKPP ini tidak tumpang tindih dengan ASN. Apalagi jika posisinya justru melebihi ASN.
Menurut Rojab, akan muncul persoalan baru apabila muncul indikasi bahwa ASN di Kota Sukabumi tidak bisa bekerja. Ia mengatakan TKPP sebaiknya punya grand design kerja-kerja sesuai tugas dan fungsi tanpa melampaui kewenangan ASN, apalagi masuk hingga ke tataran teknis.
“Harus terstruktur, bukan ke teknis. Bukan bagaimana membetulkan bangunan yang bocor, masalah food court di RSUD, masalah parkir, dan sebagainya. Itu bukan pekerjaan TKPP,” ungkap Rojab. Sebab, kalau mau mengerjakan hal teknis seperti itu maka mereka jadi tim teknis saja dan tidak harus jadi TKPP yang tugasnya berat.
