Penulis : Abdul Kohar, Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS
“Selamat siang, para pemilik akal sehat di Sukabumi. Kita sedang menyaksikan sebuah anomali: sebuah kota yang terengah-engah karena tercekik oleh metabolismenya sendiri.
Obesitas birokrasi adalah penyakit kronis kita. Hari ini, kita menghadapi kenyataan pahit: proyeksi belanja pegawai kita membengkak hingga 49%. Bayangkan, hampir separuh dari setiap Rupiah pajak yang Anda setor ke kas daerah, habis hanya untuk membiayai ‘mesin’ birokrasi, bukan untuk melayani Anda. Ini bukan lagi sekadar pemborosan anggaran, ini adalah penjajahan terhadap hak pembangunan rakyat.
Ketika 49% anggaran tersedot untuk gaji, apa yang tersisa untuk lubang di jalan depan rumah Anda? Untuk fasilitas kesehatan yang manusiawi? Untuk pasar yang layak? Infrastruktur kita stagnan karena kita lebih sibuk memelihara ‘kenyamanan kantor’ daripada membangun masa depan. Ini ironi: rakyat membayar pajak untuk menggaji birokrasi yang justru gerakannya lambat dalam mengeksekusi pembangunan. Masa depan Sukabumi sedang digadaikan oleh struktur yang gemuk namun kurang tenaga.
Reformasi birokrasi bukan sekadar angka-angka di atas kertas, melainkan soal martabat negara. Negara harus hadir sebagai pelayan yang lincah, bukan sebagai dinosaurus yang rakus anggaran. Akar masalahnya adalah hilangnya redefinisi fungsi. Kita butuh birokrasi yang ramping dan berpikir seperti startup—cepat, tepat, dan solutif—bukan birokrasi yang hanya mahir menghabiskan pagu anggaran di akhir tahun.
Kita tidak bisa hanya berhenti pada moratorium. Saya menawarkan Empat Pilar Revolusi Birokrasi untuk mengembalikan akal sehat ke Balai Kota:
Redefinisi Tupoksi Total: Hapus jabatan ‘pajangan’. Merger fungsi yang tumpang tindih. Setiap kursi harus menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar tempat duduk nyaman.
Analisa Kebutuhan Berbasis Kompetensi: Rekrutmen bukan soal kuota, tapi soal skill. Kita butuh otak yang bekerja, bukan sekadar nama di daftar absensi.
Efisiensi Tanpa Kompromi: Pangkas perjalanan dinas yang tidak relevan. Alihkan setiap sen pemborosan untuk modal pembangunan rakyat.
Evaluasi Kinerja Radikal: ASN harus punya KPI (Key Performance Indicator) yang jelas. Siapa yang produktif diberi apresiasi, yang hanya menjadi beban sistem, harus berani dievaluasi secara tegas.
Pilihan kita sederhana: tetap stagnan karena takut berubah, atau berani berimprovisasi demi kemajuan. Menurunkan belanja pegawai ke angka 30% akan membebaskan hampir 20% anggaran—dana segar yang bisa langsung dialirkan ke urat nadi infrastruktur dan ekonomi Sukabumi.
Ini bukan soal angka, ini soal keberanian politik. Apakah kita akan membiarkan akal sehat terpinggirkan oleh tradisi birokrasi yang usang? Ataukah kita menuntut pemimpin yang berani mewujudkan akal sehat ini menjadi kebijakan nyata?
Pilihan ada di tangan Anda. Saya, Abdul Kohar, siap memimpin revolusi akal sehat ini.”
