KABARINDAH.COM, Sukabumi–Maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah di Indonesia menjadi perhatian serius Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi. Fenomena ini dinilai harus menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi serta pendidikan politik yang masif bagi masyarakat Kota Sukabumi.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPD PKS Kota Sukabumi Abu Hanifah mengatakan, pernyataan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, terkait akar masalah korupsi kepala daerah sangat relevan dengan situasi saat ini. Menurutnya, kombinasi antara politik biaya tinggi (high-cost politics) dan lemahnya karakter personal pimpinan kerap menjadi jebakan utama yang berujung pada tindak pidana korupsi.
“Rentetan OTT kepala daerah di berbagai daerah adalah alarm keras bagi kita semua,” ujar Abu Hanifah dalam keterangan persnya di Sukabumi, Rabu (22/7/2026). Di mana, politik biaya tinggi yang dibiarkan tanpa kendali hanya akan melahirkan kepemimpinan yang tersandera kepentingan modal, bukannya fokus melayani masyarakat.
Dalam kerangka pendidikan politik bagi warga Kota Sukabumi terang Abi Hanifah, DPD PKS Kota Sukabumi melalui Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada menggarisbawahi tiga poin penting. Pertama, pentingnya kritis terhadap rekam jejak (Track Record)
” Warga masyarakat diajak untuk semakin cermat dalam menilai calon pemimpin,” kata Abu Hanifah. Pemimpin yang berani membela rakyat adalah mereka yang memiliki rekam jejak bersih, bernyali, serta teruji ketegasannya dalam menolak segala bentuk suap maupun tekanan oligarki.
Kedua, Menolak Politik Uang (Money Politics). Tingginya biaya pencalonan kerap mendorong kepala daerah melakukan tindakan nekat demi mengembalikan modal kampanye.
” PKS Kota Sukabumi mengimbau warga untuk bersama-sama membendung politik uang,” cetus Abu Hanifah. Karena proses kontestasi yang bersih adalah kunci utama terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas.
Ketiga, Mendorong Penguatan Sistem dan Pembinaan Berkala. Abu menerangkan, pencegahan korupsi tidak cukup hanya membebankan integritas individu, tetapi juga membutuhkan penguatan sistem kontestasi dan tata kelola pemerintahan.
” PKS Kota Sukabumi mendukung upaya pembinaan yang lebih masif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta mendorong pengawasan partisipatif dari elemen masyarakat dalam mengawal kebijakan daerah,” ungkap Abu Hanifah. Ia menuturkan PKS Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus konsisten mengawal iklim demokrasi daerah yang sehat, rasional, dan berorientasi penuh pada kemaslahatan serta kesejahteraan warga.
