KABARINDAH.COM, Bandung – Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong lahirnya gagasan strategis bagi pembangunan daerah.
Melalui keterlibatannya dalam Student Consortium of Public Administration (SCPA), mahasiswa Administrasi Publik UM Bandung berkolaborasi menggelar Public Symposium bertajuk “Jabar Siap Kerja: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dan Strategi Industri dalam Mengoptimalkan Potensi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat” di Balai Kota Bandung pada 20 Juni 2026.
Kegiatan ini menghadirkan dosen, akademisi, perwakilan pemerintah, anggota DPR, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mendiskusikan tantangan dan peluang ketenagakerjaan di Jawa Barat.
Kehadiran UM Bandung dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya kampus dalam memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan sekaligus kontributor pemikiran bagi kebijakan publik.
SCPA sendiri merupakan forum kolaborasi yang menghimpun Ketua Umum Hima Administrasi Publik dari UM Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Al-Ghifari, Universitas Pasundan, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Melalui wadah ini, para mahasiswa didorong untuk membangun sinergi antar-kampus dalam merespons berbagai isu strategis tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
Sebagai salah satu inisiator dalam konsorsium tersebut, mahasiswa UM Bandung turut berperan aktif dalam kepanitiaan, penyusunan agenda, hingga proses perumusan rekomendasi kebijakan.
Public Symposium menjadi salah satu program unggulan SCPA yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, birokrat, dan pembuat kebijakan dalam ruang dialog yang konstruktif.
Pada symposium tahun ini, peserta mendapatkan pemaparan dari Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.
Dalam paparannya, dia menjelaskan kondisi ketenagakerjaan Indonesia dan Jawa Barat, tantangan pekerjaan masa depan (future jobs), serta arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
Dia menegaskan pentingnya penguatan keterampilan digital dan green skills agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi industri yang terus berlangsung.
Selain itu, sinkronisasi antara kebutuhan industri dengan sistem pendidikan dan pelatihan juga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kesesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.
Setelah sesi utama, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan delegasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Sebelum diskusi berlangsung, para peserta memperoleh pemaparan dari para ketua umum himpunan mahasiswa anggota SCPA sebagai pemantik diskusi.
Topik pertama membahas “Akselerasi Kapasitas Tenaga Kerja Jawa Barat: Strategi Penguatan SDM Berbasis Industri dan Potensi Daerah Menuju Jabar Siap Kerja”.
Tema ini menyoroti pentingnya transformasi pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri.
Sementara itu, topik kedua mengangkat tema “Mengoptimalkan Peran Pemerintah dan Industri untuk Ketenagakerjaan Jawa Barat”.
Tema ini membahas tantangan kesenjangan antara pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja, sekaligus pentingnya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Melalui forum diskusi tersebut, mahasiswa UM Bandung bersama peserta lainnya menyampaikan berbagai gagasan dan rekomendasi terkait strategi peningkatan kualitas tenaga kerja serta penguatan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri.
Seluruh hasil diskusi kemudian dihimpun dan diolah menjadi policy brief yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk kontribusi akademik mahasiswa terhadap pembangunan Jawa Barat.
Melalui keikutsertaan aktif dalam Public Symposium 2026, UM Bandung menegaskan perannya sebagai kampus yang tidak hanya berfokus pada pengembangan akademik.
Namun, mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam penyelesaian persoalan publik melalui kajian, kolaborasi, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis keilmuan.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia industri dalam mewujudkan Jawa Barat yang siap menghadapi tantangan ketenagakerjaan masa depan.***
