KABARINDAH.COM, Sukabumi–Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 telah disepakati. Hal ini merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Kota Sukabumi tahun 2025-2045 dan RKPD Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Horison, Rabu (6/3/2024).
Kegiatan yang mengusung tema “Menguatkan Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan dihadiri langsung Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Jona Arizona, dan perwakilan unsur Forkopimda hadir secara virtual Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan.
” Kita sudah menyepakati hasil musyawarah perencanaan pembangunan sesuai ketentuan dan telah membahas RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025,” ujar Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji. Untuk RKPD 2025, tahapannya mulai rembug warga, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan termasuk FPD tiap SKPD.
Dalam forum itu kata Kusmana ada usulan yang sudah diakomidir tim. Termasuk proses RPJPD sudah melalui konsultasi publik dan tahapan lainnya menyesuaikan RPJPD pusat dan Pemprov Jabar untuk selarasakan program dari pusat dan daerah.
” Ada yang diakomodir dan ditunda sesuai visi dan misi kota yakni kreatif, unggul, berbudaya dan berkelanjutan,” kata Kusmana. Ia mengatakan beberapa visi misi ada perubahan sesuai kesepakatan DPRD karena melihat RPJPD pusat dan provinsi ada peruabahan serta penekanan.
Menurut Kusmana, prioritas usulan banyak terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi. Nantinya akan dipilih mana prioritas termasuk pengentasan pengangguran terbuka untuk minimalisasi dan penurunan angka kemiskinan akan jadi fokus.
Tujuan pembangunan daerah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lanjut Kusmana, adalah untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Tujuan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Kusmana menerangkan, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus bagian dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah.
” Pelaksanaan tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional,” jelasnya. Ia memaparkan beberapa tantangan pembangunan di Kota Sukabumi tahun 2025 – 2045, antara lain perekonomian dan ketimpangan, pembangunan berkelanjutan, kebijakan nasional, provinsi dan wilayah sekitar, bonus demografi.
Selain itu sosial budaya digitalisasi dan teknologi informasi, tata kelola pemerintahan, Sementara itu, isu besar pembangunan tahun 2025, RPD 2025-2026 masa transisi acuan RKPD dan Renja tahun 2025, UU No 2/2022 perubahan pola pendapatan daerah, transisi Tahun politik pelantikan anggota legislatif dan kepala daerah terpilih, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dipengaruhi ekonomi global dan nasional.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi Asep Suhendrawan mengatakan, dalam momen ini ada dua agenda yakni pembahasan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025. ” Hasilnya ada 528 usulan dari 33 kelurahan, dilakukan usulan kembali musrenbang tingkat kota dan beberapa usulan masuk di bahan prencanaan Bappeda,” jelasnta.
Untuk RPJPD 20 tahun akan datang ungkap Asep, intinya menyusun bagaimana 20 tahun ke depan harus sesuai dengan RPJPN danRPJPD provinsi. Ia mengatakan awalnya ada rancangan awal dan kini ada oerubahan di visi misi.
Sebab kata Asep, awalnya ada satu visi dan empat miisi. Namun ada beberapa regulasi disesuaikan visi adalah Sukabumi kota kreatif, unggul, berbudaya dan berkelanjutan. ” Kini ada delapan misi, 17 arah kebijakan dan 45 indikator,” imbuh dia.
