Penulis : Abdul Kohar (Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS)
Sabtu ini di Karang Tengah, saya tidak hanya melihat kerumunan 500 orang, tapi saya melihat akumulasi kecemasan. Ada kontradiksi yang telanjang di depan mata. Kita bicara tentang kota yang ingin maju, tapi infrastruktur di Jalan Merbabu masih seperti monumen pengabaian. Kita melihat tumpukan sampah yang menandakan absennya keseriusan manajerial. Ini adalah observasi atas kota yang sedang kehilangan arah estetikanya.
Saya berdiri di sini bukan untuk menebar janji, karena janji adalah komoditas politisi yang sedang kekurangan argumen. Saya merasakan kegelisahan 15.000 pengangguran di Sukabumi. Mereka bukan sekadar angka statistik, mereka adalah eksistensi manusia yang sedang dipertaruhkan. Jika kalian merasa tercekik oleh pajak yang irasional, itu karena kekuasaan sedang malas berpikir mencari sumber pendapatan lain dan lebih memilih “merampok” kantong rakyatnya sendiri.
Mari kita bedah secara radikal. Disnaker punya anggaran 5,5 Miliar, tapi untuk pelatihan kerja hanya tersisa kurang dari 300 juta? Sementara targetnya 3.500 orang? Ini bukan kebijakan, ini adalah “Angin Surga” yang menyesatkan! Secara aritmatika saja ini sudah cacat, apalagi secara etik. Kekuasaan itu seharusnya memfasilitasi otak, bukan cuma memanipulasi angka. Kalau Wali Kota tidak lincah melobi pusat dan hanya tahu cara memajaki rakyat, itu artinya ada kebangkrutan imajinasi dalam memimpin.
Aksi kita harus dimulai dari kejernihan berpikir:
1. Stop Bebani Rakyat: Pajak harus rasional. Cari investor, bukan cari perkara dengan dompet warga.
2. Rasionalisasi Anggaran: Jangan buat program pelatihan yang sekadar “lip service”. Kita butuh inovasi, bukan sisa-sisa anggaran.
3. Infrastruktur Berbasis Hak: Jalan Merbabu adalah hak mobilitas warga, bukan komoditas politik musiman.
4. Kesehatan adalah Kewajiban: UHC 80% tidak boleh hanya jadi pajangan di slide presentasi. KIS BPJS harus aktif, karena orang sakit tidak bisa menunggu birokrasi yang bebal.
Pelajaran hari ini: Kekuasaan cenderung korup secara logika jika tidak diawasi oleh akal sehat. Reses ini adalah momentum konsolidasi akal sehat untuk memastikan bahwa kebijakan publik harus punya martabat.
Kita ingin Sukabumi yang mandiri fiskal, bukan mandiri dalam penderitaan. Jangan biarkan politik hanya menjadi sekadar transaksi, jadikan ia sebagai alat untuk memuliakan manusia.
