KABARINDAH.COM, Sukabumi–DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi mulai memanaskan mesin organisasinya dengan meningkatkan kapasitas kader, relawan, dan saksi tempat pemungutan suara (TPS). Penguatan tersebut dilakukan melalui Training Orientasi Partai (TOP) PKS yang digelar di DPD PKS Kota Sukabumi, Sabtu (8/8/2026).
Kegiatan itu dihadiri Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Slamet, pengurus DPP PKS Achmad Fahmi yang merupakan Wali Kota Sukabumi Periode 2018-2023, Ketua DPD PKS Kota Sukabumi Danny Ramdhani, Sekretaris DPD PKS Kota Sukabumi Abdul Kohar, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Sukabumi Abdul Fatah, serta para peserta TOP.
Ketua DPD PKS Kota Sukabumi Danny Ramdhani mengatakan, penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, relawan dan saksi TPS memiliki posisi strategis dalam kerja-kerja politik partai di tengah masyarakat.
“Para relawan dan saksi di TPS memegang peran yang amat strategis,” kata Danny yang juga Ketua Fraksi DPRD Kota Sukabumi. Ia menjelaskan, relawan menjadi ujung tombak yang membawa gagasan, nilai, dan semangat pelayanan partai langsung kepada masyarakat.
Adapun saksi TPS, kata Danny, memiliki tanggung jawab untuk mengawal amanah masyarakat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. “Para saksi TPS adalah garda terdepan penjaga amanah rakyat yang memastikan setiap suara terkawal dengan jujur, adil, dan bermartabat,” ujarnya.
Danny mengatakan, penguatan organisasi tidak cukup hanya dengan membangun struktur. Sebab, kualitas sumber daya manusia juga menjadi investasi penting bagi PKS.
Karena itu lanjut Danny, PKS memberikan pembinaan secara berkesinambungan melalui Unit Pembinaan Anggota (UPA). Melalui pembinaan tersebut, kader, relawan, dan saksi diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman terhadap organisasi, tetapi juga mempunyai integritas dan kompetensi dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat.
“Kami berkomitmen memberikan pembinaan yang berkesinambungan melalui UPA. Kami ingin memastikan setiap kader, relawan, dan saksi terus bertumbuh menjadi pribadi yang berintegritas tinggi, bermilitansi kuat, kompeten, dan senantiasa hadir melayani masyarakat,” kata Danny. Ia meminta seluruh peserta TOP mengikuti rangkaian kegiatan secara serius.
Berharap sambung Danny, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperdalam pemahaman mengenai nilai-nilai perjuangan partai sekaligus memperkuat hubungan antarkader. Selain itu, peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas diri sehingga dapat menjalankan amanah organisasi sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
“Jadikan kegiatan ini sebagai pijakan awal untuk memperdalam pemahaman nilai-nilai perjuangan partai, memperkokoh tali ukhuwah, serta meningkatkan kapasitas diri dalam menjalankan amanah di tengah publik,” katanya.
Menurut Danny, pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat melahirkan kader dan relawan yang semakin siap menghadapi berbagai tantangan politik sekaligus tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Iaberharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh peserta TOP dapat memperkuat kontribusi PKS di Kota Sukabumi.
“Semoga ilmu, bekal, dan pengalaman yang didapatkan hari ini mendatangkan keberkahan dan menjadi dorongan bagi kejayaan Partai Keadilan Sejahtera serta meneguhkan khidmat terbaik kita untuk masyarakat Kota Sukabumi,” ujar Danny.
Pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Fahmi menegaskan politik tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Wali Kota Sukabumi periode 2018-2023 itu menyampaikan hal tersebut saat memberikan materi dalam TOP PKS di DPD PKS Kota Sukabumi, Sabtu.
Menurut Fahmi, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendidikan politik bagi kader dan masyarakat agar memahami bagaimana politik bekerja serta memengaruhi kehidupan sehari-hari. “Politik itu penting. Kehidupan kita tidak bisa lepas dari politik,” katanya
Fahmi menjelaskan, politik kerap dipahami secara sempit sebagai aktivitas yang hanya muncul ketika pemilu atau pilkada berlangsung. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, berbagai kebutuhan masyarakat juga berkaitan erat dengan proses politik dan kebijakan yang dihasilkan pemerintah.
Fahmi mencontohkan peran anggota DPRD yang menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurut dia, masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Aspirasi tersebut kemudian dapat diperjuangkan melalui jalur politik agar melahirkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fahmi mencontohkan keberadaan hari aspirasi yang dijalankan Fraksi PKS DPRD sebagai salah satu sarana untuk menampung berbagai persoalan dan kebutuhan warga. Melalui mekanisme tersebut, aspirasi masyarakat dapat dihimpun dan diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
Lebih lanjut Fahmi menilai kebijakan yang baik tidak lahir begitu saja. Kebijakan harus diperjuangkan melalui proses politik yang benar, dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat dan mengedepankan kepentingan publik. “Kebijakan yang baik lahir dari sesuatu yang diperjuangkan secara benar,” kata dia.
