KABARINDAH.COM, Sukabumi—Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Sukabumi memasuki tahap baru. Setelah seluruh 33 KKMP terbentuk sejak 2025, tahun ini pemerintah mulai mendorong pembangunan gerai sebagai pusat aktivitas usaha koperasi.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, Een Rukmini, mengatakan peluncuran pembangunan gerai KKMP dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026. Saat ini, baru tiga koperasi yang tengah memasuki proses pembangunan gerai, yakni KKMP Jayamekar, KKMP Gedongpanjang, dan KKMP Sukakarya.
“Insya Allah akhir Juli akan dilakukan launching. Saat ini ada tiga KKMP yang sedang proses membangun gerai,” ujar Een. Menurut dia, meski belum memiliki gerai permanen, seluruh KKMP di Kota Sukabumi telah menjalankan aktivitas usaha sejak 2025.
Pemerintah daerah juga melibatkan koperasi tersebut dalam berbagai kegiatan, seperti Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah.
Selama ini, usaha yang dijalankan KKMP lebih banyak bergerak di sektor kebutuhan pokok, seperti beras, telur, dan sembako. Dalam penyediaan komoditas, koperasi bermitra dengan Bulog, termasuk untuk penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Diskumindag juga memfasilitasi penyediaan sejumlah komoditas dalam kegiatan pasar murah. Namun, untuk minyak goreng, ketersediaannya masih diprioritaskan Bulog bagi program bantuan pangan dan pasar tertentu sehingga belum dapat disalurkan untuk seluruh kegiatan bazar.
Een menjelaskan, kendala utama pembangunan gerai bagi 30 KKMP lainnya adalah keterbatasan lahan. Sesuai ketentuan, pembangunan gerai membutuhkan lahan sekitar 1.000 meter persegi, sementara di wilayah perkotaan sangat sulit menemukan lahan seluas itu.
“Kendalanya memang lahan. Untuk wilayah kota mencari lahan 1.000 meter persegi itu tidak mudah. Mudah-mudahan ke depan ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat agar daerah perkotaan mendapat pengecualian,” kata Een. Ia berharap adanya relaksasi persyaratan tersebut sehingga seluruh KKMP di Kota Sukabumi dapat memiliki gerai sendiri sebagai pusat pengembangan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun anggaran pembangunan gerai tidak bersumber dari APBD Kota Sukabumi. Menurut Een, pembiayaan pembangunan disiapkan pemerintah pusat melalui PT Agrinas, sehingga pemerintah daerah berfokus pada pendampingan dan pengembangan koperasi di tingkat kelurahan.
