KABARINDAH.COM, Sukabumi — Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki bersama Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menggelar pertemuan dengan para pengusaha hotel, restoran, dan tempat hiburan di Kota Sukabumi. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, Kamis (22/1/2026), itu diikuti sekitar 30 pelaku usaha.
Momen tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Dalam arahannya, Ayep Zaki menegaskan komitmen Pemkot Sukabumi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan.
Ayep menekankan, pajak dan retribusi daerah merupakan amanah masyarakat yang wajib disetorkan ke kas daerah dan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan kota. Karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pajak yang dibayarkan pengusaha adalah hak masyarakat dan harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” tegas Ayep. Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap praktik pungutan liar (pungli).
Ayep memastikan tidak ada toleransi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pungli dan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Ia pun meminta para pengusaha agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun serta segera melaporkan jika menemukan indikasi pungli dalam proses pelayanan pemerintahan.
Menurut Ayep, kerja sama yang sehat antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan Kota Sukabumi yang tertib, maju, dan berdaya saing.
“Pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan yang bersih dan profesional. Pengusaha silakan menjalankan usaha secara sehat, mari sama-sama taat aturan demi kemajuan Kota Sukabumi,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menyampaikan, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong efisiensi anggaran guna mencegah kebocoran keuangan negara agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui program strategis nasional.
Berkurangnya alokasi bantuan dari pusat, kata Bobby, menuntut pemerintah daerah untuk semakin mandiri. Sebagai kota perdagangan dan jasa, Kota Sukabumi diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Bobby juga menyinggung persoalan pengelolaan sampah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan operasional. Pemkot Sukabumi, lanjut dia, akan menyiapkan langkah penanganan secara bertahap dan terpadu, termasuk pengelolaan limbah usaha agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.
Menutup arahannya, Bobbby menegaskan pentingnya komunikasi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha di tengah dinamika kebijakan nasional.
