KABARINDAH.COM, Sukabumi–Pemkot Sukabumi menggelar pelaksanaan Kick-Off Perencanaan Pembangunan Tahun 2027 di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Sukabumi pada Kamis (27/11/2025). Kick-Off Meeting ini bertujuan menetapkan arah dan prioritas pembangunan 2027, dengan penekanan pada penguatan indikator makro, penyehatan fiskal daerah, serta pemenuhan program unggulan yang belum terlaksana.
Momen tersebut dihadiri Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Wakil Ketua DPRD Rojab Asyari, Kepala Bappeda Kota Sukabumi M Hasan Asari, dan para kepala perangkat daerah.
” Kick Off meetiing perencanaan sudah biasa tiap tahun, tapi saya menekankan berapa tenaga kerha efektif dan efisien di semua OPD,” ujar Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki. Hal ini karena pegawai sudah kebanyakan.
Ditunjukkan kata Ayep, biaya belanja pegawai daerah pada 2026 mencapai 49 persen. Di mana, ada sebesar Rp 170 miliar kelebihan dari target perencanaan kementerian keuangan sebesar Rp 350 miliar sementara biayamya Rp 520 miliar.
“Kalau kita bisa efisiensi 50 miliar saja, uang ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pengangguran. Ada banyak yang bisa bekerja. Saya minta ini diperhitungkan,” ujarnya. Wali kota menekankan bahwa masyarakat adalah keluarga yang perlu diperjuangkan taraf hidupnya. Karena itu, langkah pengurangan belanja pegawai disebutkan sebagai strategi utama penyehatan fiskal, dengan batasan implementasi maksimal 30% pada tahun 2027.
Upaya tersebut meliputi tidak ada penambahan pegawai ASN atau non-ASN, serta evaluasi tenaga non-ASN secara berkala. Selain penekanan pada penanganan pengangguran, Wali Kota Sukabumi juga menegaskan komitmennya terhadap peningkatan pendidikan melalui penyediaan beasiswa sarjana dan pelatihan vokasi bagi warga ber-KTP Kota Sukabumi.
“Saya tidak akan mendidik ujung-ujungnya menjadi pengangguran. Warga kota akan saya perjuangkan, terutama kelompok usia produktif yang saat ini menjadi basis angka pengangguran sebesar 8,1%,” jelasnya.
Dalam bidang kesehatan, ia menyampaikan bahwa Pemkot telah berkoordinasi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk menghadirkan layanan kemoterapi kanker di RSUD Syamsudin, SH (Bunut).
“Jangan sampai warga Kota Sukabumi harus berobat ke Dharmais Jakarta atau ke Bandung. Bunut sudah menyiapkan alatnya, tinggal di cover BPJS untuk pembiayaannya. Hal seperti ini penting,” tegasnya.
Wali kota juga menyoroti kebutuhan investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemkot menargetkan penyediaan lahan 1.000 hektare untuk kawasan industri dan pendidikan. Namun, ia mengakui terdapat kendala terkait proses perizinan dan tingginya nilai jual tanah, termasuk di kawasan Cemerlang.
