KABARINDAH.COM, Sukabumi–Pemkot Sukabumi akan memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini dalam mendorong optimalisasi kinerja pemerintah kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, saat membuka Rapat Koordinasi Pemantauan SPBE dan Pemerintahan Digital pada 30 Juni 2025 di Ruang Offroom Balai Kota Sukabumi. Seperti diketahui, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Sukabumi yang telah mencapai skor 3,75 harus dibarengi dengan implementasi kinerja pemerintahan yang semakin baik.
” SPBE yang telah dijalankan dengan optimal akan menjamin setiap program pembangunan memiliki proses perencanaan dan pelaksanaan yang selaras, dan menghasilkan dampak yang diharapkan,” terang Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki. Penerapan SPBE yang semakin baik akan mengoptimalkan kinerja pemerintah terutama dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
Rapat yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi serta diadakan di Balai Kota, menghadirkan akademisi Telkom University, Sony Fajar Surya Gumilang, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya ia menyampaikan beberapa indikator SPBE yang harus segera diperbaiki oleh Pemerintah Kota Sukabumi di antaranya mengenai sistem pengelolaan aset daerah, revisi dasar hukum pelaksanaan SPBE, penyempurnaan proses bisnis sebagai basis SPBE, serta optimalisasi fungsi forum satu data.
Kepala Diskominfo Kota Sukabumi Rahmat Sukandar menjelaskan, tujuan dari rapat ini adalah meningkatkan pemahaman bersama mengenai pemerintahan digital untuk menguatkan implementasi SPBE. Selain itu kegiatan ini bertujuan pula untuk memperkuat jejaring kolaborasi agar pelaksanaan transformasi digital pada Pemerintah Kota Sukabumi bisa berjalan dengan baik.
“Pemerintahan saat ini dalam fase transformasi digital, mengadaptasi perkembangan teknologi. Transformasi digital harus dipastikan berjalan lancar dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pemerintah,” terang Rahmat. Indeks SPBE adalah salah satu indeks kunci bagi pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
