KABARINDAH.COM, Jakarta — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menerima Kartu Wartawan Utama Khusus dari Dewan Pers dalam rangkaian Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di Auditorium KH Ahmad Azhar Basyir, Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (13/8/2026).
Pemberian kartu tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kiprah, dedikasi, dan pengabdian Haedar Nashir dalam dunia jurnalistik.
Kartu Wartawan Utama Khusus diberikan melalui proses verifikasi dan penilaian tertentu serta menjadi bentuk penghargaan yang hanya dimiliki oleh sejumlah tokoh di Indonesia.
Dalam kegiatan yang diinisiasi Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut, Haedar juga menyampaikan Orasi Kebangsaan bertajuk “Pers Berkemajuan: Relasi Media, Agama, dan Semangat Kebangsaan.”
Orasi tersebut menyoroti posisi strategis pers dalam membangun kehidupan kebangsaan sekaligus memperkuat relasi antara media, nilai-nilai agama, dan semangat kebangsaan.
Pers dipandang tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi. Namun, memiliki tanggung jawab dalam membentuk ruang publik yang sehat, kritis, dan berkeadaban.
Peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa pers dan literasi merupakan bagian penting dari tradisi intelektual Muhammadiyah.
Tradisi tersebut telah tumbuh sejak awal perjalanan organisasi melalui aktivitas membaca, menulis, berdiskusi, serta penyebarluasan gagasan dan pengetahuan kepada masyarakat.
Rektor UMJ Ma’mun Murod menegaskan, pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, keberadaan media dibutuhkan untuk memastikan proses penyelenggaraan negara berjalan secara terbuka dan dapat diawasi masyarakat.
“Pers adalah pilar keempat dari demokrasi. Tanpa media, tanpa pers, saya yakin demokrasi akan sulit berjalan dengan baik,” ujar Ma’mun.
Ia berharap media yang hadir dalam kegiatan tersebut semakin memperkuat perannya sebagai pilar keempat demokrasi dengan turut mengawal dan mengontrol tiga pilar lainnya, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sementara itu, Ketua MPI PP Muhammadiyah Muchlas menjelaskan, terdapat dua agenda utama dalam peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026.
Pertama, menguatkan kembali kesadaran mengenai sejarah dan peran pers serta literasi dalam gerakan Muhammadiyah.
Kedua, menyerahkan Kartu Wartawan Utama Khusus kepada Haedar Nashir.
Muchlas mengingatkan bahwa tradisi pers Muhammadiyah memiliki sejarah panjang. Sejak 1915, Muhammadiyah telah menerbitkan Suara Muhammadiyah, yang kemudian diikuti Suara ’Aisyiyah serta berbagai media Muhammadiyah di tingkat daerah.
“Sejarah tersebut menunjukkan bahwa pers dan literasi bukan sekadar instrumen komunikasi, melainkan bagian dari tradisi intelektual dan gerakan pencerdasan yang telah menyertai perjalanan Muhammadiyah sejak awal berdirinya,” ujarnya.
Menurut Muchlas, perkembangan Muhammadiyah tidak hanya ditopang oleh amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Gerakan tersebut juga tumbuh melalui kekuatan intelektual yang diwujudkan dalam tradisi membaca, menulis, berdiskusi, menyebarkan pengetahuan, dan membangun kesadaran publik.
“Literasi telah menjadi bagian dari DNA gerakan Muhammadiyah,” tegasnya.
Tradisi intelektual tersebut menjadi salah satu modal Muhammadiyah untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman, melahirkan gagasan pembangunan, sekaligus menghadirkan Islam yang mencerahkan kehidupan.
Muchlas juga menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara pers dan literasi.
Menurutnya, pers yang sehat membutuhkan masyarakat dengan tingkat literasi yang baik, sementara tradisi literasi membutuhkan media yang sehat agar dapat membangun ruang publik yang cerdas dan berkeadaban.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti tantangan profesi jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital.
Ia menilai wartawan harus menjalankan profesinya dengan tanggung jawab, integritas, dan kompetensi, bukan sekadar menjadikannya sebagai pekerjaan.
Ia mengaitkan prinsip jurnalistik tersebut dengan tradisi tabayyun dalam Islam, yakni kewajiban melakukan verifikasi sebelum menerima atau menyebarkan suatu informasi.
“Berita itu dalam tradisi Islam punya tradisi untuk dilakukan tabayyun atau verifikasi,” katanya.
Komaruddin juga mencontohkan tradisi verifikasi dalam sejarah transmisi Al-Qur’an dan hadis, termasuk melalui mekanisme sanad untuk memastikan keabsahan informasi.
Prinsip tersebut dinilai tetap relevan dalam menghadapi ekosistem informasi digital yang semakin cepat dan kompleks.
Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin bergantung pada informasi melalui perangkat digital, kebutuhan terhadap jurnalisme yang kredibel menjadi semakin penting.
Perkembangan kecerdasan buatan juga menghadirkan tantangan baru yang menuntut media dan masyarakat memiliki kemampuan literasi yang semakin kuat.
Karena itu, Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di UMJ diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara tradisi literasi, profesionalisme jurnalistik, dan nilai-nilai Islam Berkemajuan.
Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam membangun ekosistem informasi yang kritis, terpercaya, dan mampu menjawab tantangan era digital serta kecerdasan buatan.***
