KABARINDAH.COM, Sukabumi–Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perumahan, Perkotaan dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia bekerja sama dengan Emil Salim Institute, Kamis (26/2/2026). Kegiatan itu bertempat di Aula Lantai 5 Gedung IASTH, Kampus UI Salemba.
FGD ini menghadirkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta lembaga profesi dan asosiasi, dalam rangka merumuskan formulasi kebijakan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor perumahan dan perkotaan. Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk mengawal implementasi kebijakan pembangunan agar tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.
Dalam sesi diskusi, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menyampaikan pandangannya terkait program nasional pembangunan 3 juta rumah sebagaimana menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia. ” Untuk merealisasikan program tersebut di Kota Sukabumi diperlukan dukungan ketersediaan lahan yang memadai,” katanya.
Oleh karena itu terang Bobby, Pemkot Sukabumi melalui Bappeda perlu mendorong koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna peninjauan kembali dan persetujuan penyediaan lahan. Termasuk kemungkinan pengembangan kawasan industri yang dapat dialokasikan untuk pembangunan perumahan.
Keterbatasan lahan di Kota Sukabumi lanjut Bobby, menjadi tantangan tersendiri. Sehingga konsep pembangunan hunian vertikal menjadi alternatif solusi.
Namun demikian, skema hunian vertikal juga perlu disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Jika hunian milik (rusunami) dinilai belum sepenuhnya terjangkau, maka opsi rumah susun sewa (rusunawa) dapat menjadi pilihan yang lebih realistis bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota menekankan spek utama yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah ketersediaan dan kepastian lahan melalui persetujuan kementerian terkait. Sehingga Kota Sukabumi memiliki ruang yang memadai untuk mendukung program perumahan nasional tanpa mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
