Di Pembahasan KUA-PPAS, Diskominfo Kota Sukabumi Dorong Penguatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

KABARINDAH.COM, Sukabumi–Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi mendorong penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini mengemuka saat Dikominfo bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (17/7/2025).

Dalam momen itu hadir Kepala Diskominfo Kota Sukabumi Rahmat Sukandar, yang didampingi Sekretaris Diskominfo, Faridah Umar, jajaran Kepala Bidang beserta Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Di awal pertemuan Diskominfo memaparkan tentang pencapaian kinerja Diskominfo pada semester I tahun 2025.

” Kami juga menyampaikan sejumlah tantangan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi tugas Diskominfo,” ujar Kepala Diskominfo Kota Sukabumi Rahmat Sukandar. Misalnya s<span;>eperti belum optimalnya integrasi serta sistem keamanan data, dan belum memadainya sarana prasarana pendukung implementasi SPBE.

Baca Juga:  Perkuat Data Sektoral, Pemkot Sukabumi Ingin Optimal Naikkan Fiskal Daerah

Rahmat mengusulkan beberapa hal seperti peningkatan keterpaduan layanan digital bagi masyarakat yang dikelola oleh berbagai perangkat daerah. Kemudian integrasi pengelolaan kehumasan pemerintah yang mendukung terhadap penerapan keterbukaan informasi publik.

” Diusulkan pula penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Online Kota Sukabumi (Simponi) yang didalamnya terdapat sistem e-office pemerintah,” kata Rahmat. Berikutnya, pengelolaan internet satu pintu, dan penguatan tata kelola data statistik sektoral.

Menanggapi pemaparan Kepala Diskominfo, Komisi I DPRD Kota Sukabumi menyambut baik sejumlah usulan tersebut. Selain itu mengharapkan pemerintah daerah mengoptimalkan pula peran Diskominfo, dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan memastikan terintegrasinya layanan digital pemerintah. Riga Nurul Iman