Kabar  

Realisasi Pupuk Bersubsidi Dilapangan Bersimpangan? Ini Kata Legislator PKS

Anggota Komisi IV DPR RI drh Slamet menyerahkan bantuan hand traktor dari pemerintah pusat kepada kelompok tani dan disaksikan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi di Sub Stasiun Agribisnis (STA) Bungbulang, Kecamatan Cibeureum beberapa waktu lalu. Ilustrasi

KABARINDAH.COMPanja Pupuk Bersubsidi dan Kartu tani telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi IV DPR RI bersama dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Senin (14/6).

Dalam momen ini disampaikan seluruh pemegang kendali pupuk bersubsidi diminta untuk memberikan penjelasan yang komprehensif atas pelaksanaannya di lapangan. Permintaan tersebut dinyatakan anggota Fraksi PKS DPR RI drh Slamet dalam RDP.

” Saya meminta pada seluruh pihak yang memegang kendali pupuk subsidi ini, agar sekalian memperjelas secara detail pelaksanaan pupuk subsidi dengan perencanaan dan realisasi lapangan tidak bersimpangan,” ujar legislator PKS, drh Slamet, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota/Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga:  Komitmen Perbaiki Tata Kelola Pupuk Subsidi, Ini Langkah yang Dilakukan Kementan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) realisasi pelaksanaan pupuk bersubsdi di tahun 2019 dan 2020 selisih nilai subsidinya sebesar 5 T, namun tingkat produktivitasnya hanya selisih 0,09 ton/hektare.

Menurut Slamet, perusahaan seperti PT Pupuk Indonesia, seharusnya mampu memberikan performa yang baik ketika ia bertindak sebagai perusahaan yang berorientasi profit, juga sekaligus menerima beban APBN yang menjalankan kinerja non profit seperti PSO.

” PT Pupuk Indonesia mestinya dapat menjalankan kinerjanya membagi dua bidang ini secara baik sehingga profesionalitasnya terjaga dan integritasnya terlindungi,” tambah Slamet.

Sebelumnya, para petani mengeluhkan terkait ketersediaan pupuk bersubsidi ditambah harga pasca panen yang tidak menentu serta terganggunya pengairan irigasi. Keluhan ini didapat drh Slamet saat kunjungan kerja ke Indramayu, Jawa Barat, pada Jumat (11/6) lalu.

Baca Juga:  Pemprov Jabar Dampingi Petani Milenial Burung Puyuh, Kelola Kotoran Jadi Pakan Ternak dan Pupuk

Slamet berjanji kepada para petani akan segera mendorong pemerintah memberikan subsidi harga hasil panen. ” Kami akan mendorong pemerintah segera mensubsidi harga hasil panen petani agar ada kepastian untuk harga pasca panen dan petani juga tidak dirugikan,” ujar dia.

Selanjutnya, Slamet juga melakukan sidak ke CV Jana Wijaya yang berlokasi di Jalan Tegal Girang Kecamatan Bangoduo, Kabupaten Indramayu, untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan pupuk serta harga pupuk di masyarakat.