KABARINDAH.COM, Sukabumi–Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi memaksimalkan upaya untuk mencegah penyebaran berita hoaks di masa pemilu. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan benar.
Salah satunya dengan cara menggencarkan sosialisasi menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di media sosial (Medsos) pada pemilu dan pemilihan dengan sasaran pengelola medsos di setiap organisasi perangkat daerah di Ruang Offroom Balai Kota Sukabumi, Selasa (27/2/2024). Kegiatan yang dibuka Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada dan dihadiri Kepala Diskominfo Kota Sukabumi Rahmat Sukandar ini menghadirkan pembicara dari Bawaslu Kota Sukabumi dan Jabar Saber Hoaks.
” Forum ini sangat dibutuhkan dalam suasana sekarang di tahun politik. Meskipun tanggal 14 Februari 2024 sudah lewat,” ujar Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Sukabumi Tantan Sontani. Sebab, pasca pencoblosan pileg dan pilpres masih mencuat berita di medsos terutama hasil penghitungan suara seperti aplikasi KPU Sirekap.
Di sisi lain kata Tantan, Sukabumi juga akan menghadapi pilkada pada November 2024 mendatang. Sehingga Diskominfo menghadirkan bawaslu dan Jabar saber hoaks.
Bawaslu terang Tantan berwenang dan mengawasi jalannya pemilu dalam netralitas ASN. Sementara Jabar saber hoaks dihadirkan karena potensi ada penyebaran hoaks.
” Peran Diskominfo selama ini maksimal dalam menangkal hoaks dan pada 2023 ada 70 berita mencounter hoaks kerjasama dengan Jabar Saber Hoaks,” ungkap Tantan. Upaya mengcounter berita hoaks itu dengan diupload di medsos Diskominfo.
Khusus temuan hoaks di masa pemilu lanjut Tantan, pihaknya belum menemukan karena ada beberapa kategori hoaks itu harus jelas sumbernya. ” Faktanya bagaiman di lapangan dan alhamdulillah terkait pemilu belum menemukan,” jelasnya.
Divisi Diseminasi Data dan Pengembangan Program, Jabar Saber Hoaks Sandi ibrahim Abdullah mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada diskiminfo yang memggelar acara yang sangat bermanfaat. ” Bagaimana kita bahu membahu kolaborasi dengan pengelola medsos OPD hingga level kecamatan, jadi garda terdepan menangkal haokas dan literasi digital dalam menghadapi pemilu dan pilkada,” jelasnya.
Sandi menuturkan, ada dua strategi yang digulirkan pertama merespon aduan dengan mengolah aduan dan menentukan benar atau tidak. ” Kalau benar disampaikan benar dan kalau tidak dicari pembuktian bahwa berita itu tidak benar. Tidak hanya disampaikan ke pengadu tapi ke medsos,” ungkap dia.
Kedua sambung Sandi, melakukan pemantauan terhadap medsos yang ada di Sukabumi dan perbanyak jejaring penyebaran hoaks. Sehingga momen ini bukan lagi sosialisais tapi implementasi dalam konteks pemilu.
