KABARINDAH.COM, Sukabumi–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Muhammadiyah Sukabumi menggelar aksi mimbar bebas di depan Kantor DPRD Kota Sukabumi, Sabtu (2/5/2026) sore. Aksi ini berlangsung dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan dan pendidikan. Mereka mendesak pemerintah agar menghadirkan kebijakan yang tidak sekadar bersifat formalitas, melainkan mampu menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) secara menyeluruh, adil, dan transparan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi para tenaga pendidik. Mereka turut mendorong perbaikan sistem jaminan sosial bagi pekerja, termasuk guru, guna menjamin kehidupan yang lebih bermartabat.
Tidak hanya itu, kebijakan pendidikan yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan guru dan kualitas pembelajaran juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Dalam aksinya, massa sempat membakar ban bekas di depan Kantor DPRD.
Gubernur BEM Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi Aldi Aqli mengatakan, aksi mimbar bebas ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional.
”Aksi ini momentum untuk memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional. Kami mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai belum berpihak pada buruh,” ujar Aldi. Ia juga menyoroti kondisi guru honorer yang hingga kini masih menghadapi persoalan kesejahteraan.
Menurut Aldi, masih banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah upah minimum regional (UMR). Di tingkat daerah, mahasiswa menyoroti tingginya angka pengangguran di Kota Sukabumi yang mencapai 8,19 persen.
Angka tersebut lanjut Aldi, dinilai masih jauh dari target pemerintah daerah sebesar 6,9 persen. “Ini menunjukkan program pemerintah belum sepenuhnya berdampak. Kami melihat masih ada kecenderungan program yang bersifat seremonial dan belum menyentuh akar persoalan pengangguran,” katanya.
Melalui aksi ini tutur Aldi, mahasiswa berharap pemerintah dapat lebih responsif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, baik di sektor ketenagakerjaan maupun pendidikan.
