Kabar  

Media Sosial Dipenuhi Buzzer Rupiah, Ini Hukumnya Menurut MUI

KABARINDAH.COM — Media sosial (Medsos) menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat digital. Berdasarkan data We Are Social, saat ini sebanyak 160 juta penduduk Indonesia aktif di medsos.

Seperti dua sisi mata uang, kehadiran  Medsos memiliki sisi positif dan negatif. Kehadiran medsos seharusnya memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat digital. Namun, kenyataannya medsos justru digunakan orang dan kelompok tertentu untuk menciptakan hoaks.

Mereka menciptakan dan mendungungkan isu-isu yang meresahkan masyarakat dan bahkan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu saja demi mendapatkan rupiah. Para pendengung ini sering disebut Buzzer Rupiah. Namun, ada pula Buzzer yang menggaungkan hal-hal yang positif dan konstruktif.

Baca Juga:  Organisasi Kemanusiaan se-Asia Tenggara Serukan Perdamaian untuk Myanmar

Menyikapi masalah ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Medsos. Dalam fatwa tersebut, di antaranya membahas mengenai hukum aktivitas buzzer.

Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, dalam ketentuan hukum diatur, memproduksi, menyebarkan dan atau membuat dapat diaksesnya konten, informasi tentang hoaks, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak hukumnya haram.
“Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar’i,” kata Asrorum Niam.

Asrorun mengatakan, memproduksi dan atau menyebarkan konten, informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Juga membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.

Baca Juga:  BMKG Minta Masyarakat Waspadai Peningkatan Curah Hujan

“Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram,” katanya.

Dia menjelaskan, aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.

Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. “Di bagian lain fatwa yang sama, di bagian ketiga, juga diatur mengenai pedoman pembuatan konten sebagai berikut.

Tidak boleh menjadikan penyediaan konten, informasi yang berisi tentang hoaks, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan. Baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keutungan dari kegiatan terlarang tersebut.

Baca Juga:  Ratusan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Sukabumi Siap Diperbaiki