KABARINDAH.COM, Bandung — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengapresiasi langkah konsolidasi yang dilakukan DPW Partai Perindo Jawa Barat dalam mempersiapkan organisasi menghadapi tahapan verifikasi partai politik.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Anggota KPU Jawa Barat Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Adi Saputro dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Perindo Jawa Barat yang digelar sebagai forum penguatan kelembagaan dan persiapan menghadapi verifikasi partai politik.
Dalam sambutannya, Adi Saputro menegaskan bahwa konsolidasi partai politik merupakan langkah strategis dalam memperkuat komunikasi, membangun kesamaan pemahaman, serta meningkatkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung tata kelola kepemiluan yang demokratis, transparan, dan berintegritas.
“Forum seperti ini penting untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai tata kelola kepemiluan. Sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data partai politik, pelaksanaan verifikasi, serta penataan daerah pemilihan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang akurat, transparan, dan berkeadilan. Oleh karena itu, setiap partai politik perlu mempersiapkan diri secara optimal sejak dini.
“Kesiapan organisasi menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan pemilu. Verifikasi partai politik bukan hanya soal pemenuhan administrasi, tetapi juga mencerminkan kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola organisasi partai,” tambahnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, DPW Partai Perindo Jawa Barat terus memperkuat kesiapan organisasi melalui Program Persiapan dan Konsolidasi Verifikasi Partai Politik yang dirancang untuk memastikan seluruh struktur partai bekerja secara profesional, terukur, dan terintegrasi dari tingkat provinsi hingga kecamatan.
Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok menegaskan bahwa verifikasi partai politik harus dipandang sebagai momentum penguatan organisasi secara menyeluruh.
“Keberhasilan verifikasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, kedisiplinan kerja, kecepatan respons, serta kemampuan seluruh struktur partai bekerja dalam satu sistem yang terintegrasi. Karena itu, kami memperkuat fondasi organisasi sejak awal melalui konsolidasi yang menyeluruh dan terencana,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, DPW Partai Perindo Jawa Barat telah melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh DPD Partai Perindo kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Forum tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai arah kebijakan verifikasi, target capaian, tahapan kerja, mekanisme koordinasi, serta strategi penguatan organisasi yang akan dijalankan secara serentak di seluruh daerah.
Dalam kesempatan yang sama, DPW Partai Perindo Jawa Barat menetapkan dan mengesahkan Tim Verifikasi Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai instrumen utama dalam mengawal seluruh proses persiapan verifikasi.
Ketua Tim Verifikasi Partai Perindo Jawa Barat Dede Haryadi menjelaskan bahwa tim verifikasi dibentuk untuk memastikan seluruh proses berjalan secara sistematis, terukur, dan sesuai target.
“Kami membangun sistem verifikasi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi menciptakan budaya kerja yang tertib, disiplin, dan berbasis data. Setiap daerah memiliki target yang jelas, indikator capaian yang terukur, serta mekanisme pelaporan yang terintegrasi sehingga perkembangan di lapangan dapat dipantau secara real time,” jelasnya.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, DPW Partai Perindo Jawa Barat membentuk struktur penanggung jawab wilayah dan menunjuk Person In Charge (PIC) di setiap daerah guna mempercepat koordinasi, memperkuat pendampingan, serta memastikan seluruh kebutuhan verifikasi dapat ditangani secara cepat dan akuntabel.
Selain itu, Perindo Jawa Barat tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Partai Politik yang akan menjadi pedoman resmi bagi seluruh struktur partai.
SOP tersebut mencakup tata kelola administrasi, mekanisme koordinasi, format pelaporan, daftar periksa pemenuhan persyaratan, sistem monitoring dan evaluasi, hingga tata cara penyelesaian kendala dalam satu sistem kerja yang terintegrasi.
“Dengan SOP yang sama, seluruh pengurus memiliki pedoman kerja yang jelas. Hal ini akan memudahkan koordinasi, mempercepat penyelesaian masalah, meminimalkan kesalahan administratif, serta memastikan seluruh proses verifikasi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” tegas Dede Haryadi.
KPU Jawa Barat memandang bahwa sinergi antara penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.
Menutup kegiatan tersebut, Rifqi menyampaikan optimisme bahwa seluruh struktur Perindo Jawa Barat mampu menghadapi proses verifikasi secara profesional melalui kerja kolektif dan semangat gotong royong organisasi.
“Verifikasi adalah momentum untuk membuktikan kualitas organisasi. Kami ingin memastikan seluruh struktur Perindo Jawa Barat bergerak dalam satu komando, satu sistem, dan satu semangat perjuangan. Dengan kerja keras, kedisiplinan, serta kolaborasi seluruh kader, kami optimistis mampu menghadapi seluruh tahapan verifikasi secara profesional dan sukses,” pungkasnya.
Melalui rangkaian konsolidasi ini, DPW Partai Perindo Jawa Barat menargetkan terbentuknya tim verifikasi yang kuat dan profesional di seluruh tingkatan organisasi, tersusunnya pedoman kerja yang komprehensif, serta terbangunnya sistem koordinasi dan pelaporan yang efektif sebagai fondasi menghadapi verifikasi administrasi maupun faktual.***
