KABARINDAH.COM, Sukabumi–Pemkot Sukabumi melalu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menggelar sosialisasi Integrasi dan Intensifikasi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi bersama mitra kerja tahun 2024 di Kodim 0607 Sukabumi, Selasa (11/6/2024). Kegiatan ini dalam upaya peningkatan layanan KB untuk menurunkan kasus stunting.
Momen tersebut dibuka secara langsung Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji dan dihadiri pula Pj Ketua TPPKK Kota Sukabumi Diana Rahesti, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, dan Kodim 0607/Kota Sukabumi.
” Acara ini dalam kerangka pemahaman terkait KB serta alat kontrasepsi, bagaimana dampak terhadap penurunan angka stunting,” ujar Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji. Diharapkan bisa meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan mencapai target.
Berbagai cara ini kata Kusmana menunjukkan komitmen untuk turut berperan serta dalam mendorong keberhasilan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Sejalan dengan Undang — Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk sebagai modal dasar pembangunan merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu kata Kusmana, ketentuan tersebut juga mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah perlu melaksanakan program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Adapun program kegiatan Pengendalian Penduduk dan Program KB diarahkan melalu upaya — upaya dalam Pengaturan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi modern, Pendewasaan usia perkawinan, Peningkatan kualitas keluarga.
Pengaturan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi modern menjadi salah satu upaya strategis dalam pengendalian jumlah penduduk. Alat kontrasepsi modern yang saat ini sedang digencarkan adalah alat kontrasepsi yang termasuk ke dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu Metode Medis Operasi Pria (MOP), Medis Operasi Wanita (MOW), Intra Uterine Device (IUD) dan Susuk (Implant).
Kusmana menerangkan, data capaian KB di Jawa Barat khusunya di Kota Sukabumi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa persentase peserta KB MKJP masih perlu ditingkatkan. Rendahnya penggunaan MKJP mengakibatkan masih tingginya drop out (DO) KB sehingga masih banyak kasus kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).
Kepala Bidang KB DP2KBP3A Kota Sukabumi Ken Siti Hindun mengatakan, kegiatan ini dalam mendukung penurunan kasus stunting melalui pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR). Dalam pelayanan KBKR ini dijalin kemitraan dengan 14 klinik dan rumah sakit untuk melengkapi layanan yang ada di 15 fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah.
