Kabar  

Bukan Soal Jokowi atau Prabowo, Khairul Fahmi: Alutsista Indonesia Harus Dibenahi!

KABARINDAH.COM – Kecelakaan yang menimpa KRI Nanggala 402 dan 53 awak prajurit TNI memunculkan dorongan evaluasi kualitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia.

Persoalan alutsista memang harus dibenahi oleh pemerintah saat ini di bawah Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, tapi juga berkesinambungan di berbagai era pemerintahan ke depannya.

Pengamat Militer ISESS Khairul Fahmi, menjelaskan urgensi penggantian alutsista yang RI ini tidak hanya perlu didorong, tapi juga harus menjawab kebutuhan. Seperti kapal selam Indonesia harusnya memiliki 12 kapal selam. Saat ini Indonesia baru memiliki 4 kapal selam (setelah kecelakaan KRI Nanggala) dan hanya tiga yang beroperasi karena KRI Cakra 401 dalam proses overhaul.

Baca Juga:  Hadirkan Perumahan Dosen, UIN Bandung Lakukan MoU dengan BTN

“Selain agenda peremajaan juga ada agenda optimalisasi, artinya kapal tua pun harus dipergunakan tidak berlebihan dan perawatan harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” kata Khairul kepada CNBC Indonesia, Senin (26/4/2021).

Khairul melihat anggaran militer Indonesia memang kurang untuk menjawab kebutuhan TNI. Sehingga agenda prioritas peremajaan alutsista yang bermacam-macam seperti kapal laut atau selam, tapi juga ada pesawat, drone juga persenjataan lainnya.

“Artinya peremajaan harus dilakukan dengan skala prioritas terukur karena anggaran terbatas. Sementara antara dari anggaran kementerian pertahanan Rp 136 triliun itu tidak semua digunakan untuk membeli persenjataan, 50% anggarannya digunakan untuk kebutuhan di luar persenjataan,” kata Khairul.

Belum lagi dengan permasalahan orientasi kebijakan, dalam arti sinkronisasi pembelian dan integrasi. Khairul mencontohkan tiap pergantian pemerintahan agenda pembelian senjata juga berbeda.

Baca Juga:  Wali Kota Sukabumi Imbau Warga Waspadai Cuaca Ekstrem

“Intinya pembelian harus jelas jangan tidak berkesinambungan antara era (pemerintah), road map yang disusun harus jelas dan tidak diubah ubah berdasarkan kepentingan,” jelasnya.

Selain itu Khairul juga menanggapi kecelakaan yang menimpa KRI Nanggala ada dugaan soal ketidakdisiplinan pemeliharaan, dan beban kerja kapal.

“Dari pemberitaan MRO KRI Nanggala terjadi ada overhaul yang tertunda, artinya memang ada indikasi ketidakdisiplinan pemeliharaan, karena beban kerja yang berlebih. Bukan soal anggaran saja tapi beban kerja, yang seharusnya dijadwalkan overhaul tapi malah dipakai. Penundaan ini dapat memperpendek lifetime dan kinerja kapal,” pungkasnya.