KABARINDAH.COM, Bandung – Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Afif Muhammad menilai bahwa politik pada masa lalu kerap dipersepsikan sebagai sesuatu yang identik dengan keburukan. Bahkan, berkembang anggapan bahwa seseorang akan tersingkir dari lingkaran kekuasaan jika tidak terlibat dalam praktik-praktik negatif di dunia politik.
Hal tersebut disampaikan Afif saat memberikan sambutan dalam kuliah umum bertajuk “Politik dan Gen Z” yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga Islam di Auditorium KH Ahmad Dahlan pada Rabu (14/01/2026). Ia menyinggung dinamika politik Indonesia pada era 1970–1980-an yang dinilainya sangat berat bagi umat Islam.
Menurut Afif, pada periode tersebut umat Islam mengalami tekanan, pembatasan ruang gerak, dan minim keberpihakan dari penguasa. Selain itu, kaum muslimin juga kerap dicurigai memiliki agenda mendirikan negara Islam dan mengganti ideologi Pancasila, sehingga posisi mereka semakin terpinggirkan.
“Kaum muslimin saat itu mayoritas secara jumlah, tetapi minoritas dalam politik, ekonomi, budaya, dan sektor lainnya,” ujar Afif. Padahal, lanjutnya, politik merupakan instrumen kekuasaan yang sangat menentukan arah pembangunan bangsa. Pihak yang berada di luar jalur politik tidak memiliki ruang untuk ikut menentukan ke mana bangsa ini akan dibawa.
Kondisi tersebut membuat umat Islam, termasuk kalangan santri, tidak memiliki posisi sebagai subjek politik, tetapi hanya sebagai objek. Afif menuturkan, pada masa itu hampir mustahil membayangkan santri dapat menjadi anggota legislatif, kepala daerah, bahkan presiden, karena akses politik mereka dibatasi secara sistematis.
Pembatasan itu, kata dia, bahkan merambah ke ranah dakwah. Aktivitas keagamaan pun harus melalui izin aparat. Afif mengaku pernah mengalami langsung pembatalan jadwal khutbah Idulfitri di sebuah kampus karena materi khutbahnya dianggap bermuatan politik.
Namun, situasi berubah ketika umat Islam mulai aktif masuk dalam arena politik, membentuk partai, berpartisipasi dalam pemilu, dan terlibat dalam pengambilan kebijakan publik. Afif mencontohkan terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden dan banyaknya tokoh Islam, termasuk dari Muhammadiyah, yang kini berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional.
Oleh karena itu, Afif menegaskan bahwa politik tidak selayaknya terus dipandang sebagai sesuatu yang kotor dan harus dijauhi. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak takut terlibat dalam politik hanya karena stigma korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. “Tidak semua yang berpolitik pasti korupsi. Anak-anak muda justru perlu hadir untuk memperbaiki politik itu sendiri,” pungkasnya.***
