KABARINDAH.COM, Sukabumi— Pemkot Sukabumi memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melindungi daya beli masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sukabumi di Balai Kota Sukabumi, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan yang mengusung tema “Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Daerah” itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, pengendalian inflasi difokuskan pada empat aspek utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Keempat aspek itu dinilai penting untuk menjaga kestabilan harga di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, mengatakan seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi perlu memiliki pemahaman dan komitmen yang sama.
Menurut dia, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah.
“Kolaborasi yang terbangun diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi daya beli masyarakat, serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif di Kota Sukabumi,” ujar Andang.
Sejumlah langkah konkret turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya, pemantauan harga secara rutin di pasar tradisional, penguatan jalur distribusi dari produsen ke konsumen, serta antisipasi terhadap potensi lonjakan permintaan pada periode tertentu.
Selain itu, komunikasi yang cepat dan akurat juga menjadi perhatian. Informasi mengenai harga dan ketersediaan barang perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat untuk mencegah munculnya ketidakpastian di tengah kondisi pasar.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Eneng Rahmi, menjelaskan High Level Meeting tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat sinergi TPID. Sebab, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi. “Perlu kerja sama yang erat antar pemerintah daerah, pusat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang kuat adalah kunci agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang stabil dan terjangkau,” katanya.
