KABARINDAH.COM, Sukabumi–Pemkot Sukabumi mulai memperkuat langkah penanganan persoalan sampah yang dinilai telah memasuki kategori darurat. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Sampah tingkat Kota Sukabumi yang digelar di Ruang Oproom Balai Kota Sukabumi, Selasa (12/5/2026).
Rakor dipimpin Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana dan dihadiri Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ayi Jamiat, para camat dan lurah, Satpol PP, serta komunitas lingkungan Restoe Boemi.
Dalam forum tersebut, Bobby Maulana menegaskan persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani secara parsial dan membutuhkan koordinasi lintas sektor serta keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, pengelolaan sampah harus dimulai dari perubahan pola pikir masyarakat sejak tingkat rumah tangga.
“Perlu koordinasi yang kuat untuk mengatasi sampah. Masyarakat juga harus diberitahu mengenai kondisi sampah saat ini dan diajari pemilahan sampah sejak dari rumah,” ujar Bobby. Ia menjelaskan, pengelolaan sampah perlu dimulai dari hulu melalui pemilahan sampah organik dan anorganik.
Selain itu, pola pengelolaan yang telah berjalan efektif di suatu wilayah diharapkan dapat diterapkan di wilayah lain sebagai penguatan penanganan sampah berbasis masyarakat. Pemkot Sukabumi juga mendorong pengembangan TPS3R dan pemetaan tempat pembuangan sementara (TPS) oleh DLH sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah.
“Mulai dulu dari hal kecil. Mengolah sampah memang membutuhkan waktu panjang, tetapi harus terus dijalankan,” katanya.
Dalam rakor tersebut turut dibahas sejumlah titik penumpukan sampah yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk persoalan sampah di kawasan Jalan Ahmad Yani yang sempat viral di media sosial.
Bobby menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar penanganan dilakukan secara bertahap namun konsisten. “Upaya kesadaran dan sinergi harus terus dilakukan. Kita mulai menyelesaikan satu per satu persoalan yang ada,” ungkapnya.
Bobby juga menyinggung persoalan emisi gas metana dari timbunan sampah yang kini menjadi perhatian global. Menurutnya, sampah organik yang menumpuk berpotensi menghasilkan emisi gas metana dalam jumlah besar dan berdampak terhadap lingkungan.
“Sekarang persoalan sampah sudah menjadi kategori darurat. Sampah organik yang tertimbun menghasilkan gas metana dan ini menjadi perhatian serius,” ujarnya. Ia menambahkan, rencana penutupan sejumlah TPS nantinya harus dibarengi kesiapan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat agar tidak memunculkan titik penumpukan baru.
“Dengan kondisi sampah yang sudah menumpuk saat ini, masyarakat juga harus mulai dibiasakan memilah dan mengelola sampah dengan baik,” katanya.
Selain itu, Bobby menilai kebersihan kota juga berkaitan erat dengan citra daerah dan sektor pariwisata Kota Sukabumi. Ia mengingatkan agar promosi wisata tidak terganggu akibat persoalan lingkungan yang kotor.
“Jangan sampai promosi wisata terganggu karena persoalan sampah. Kebersihan kota harus menjadi perhatian bersama,” ucapnya.
Ketua Restoe Boemi Kia Florita mengatakan pihaknya selama satu tahun terakhir turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi persampahan di Kota Sukabumi. Menurutnya, persoalan sampah yang terus berulang berpotensi menjadi bom waktu apabila tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Permasalahan sampah ini tidak selesai-selesai dan akhirnya bisa menjadi bom waktu. Rencana penanganannya juga membutuhkan waktu tiga sampai empat tahun untuk berjalan maksimal,” ujarnya. Kia menjelaskan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat terkait pengelolaan sampah mandiri, termasuk edukasi pembuatan biopori menggunakan media sederhana seperti galon bekas.
“Kami terus sosialisasi bagaimana membuat biopori dan mengedukasi masyarakat supaya sampah bisa selesai di tempat masing-masing. Tetapi memang masih terbentur anggaran dan pemahaman masyarakat,” katanya. Ia berharap masyarakat mulai membiasakan pemilahan sampah dari rumah sambil terus mencari solusi bersama agar pengelolaan sampah di Kota Sukabumi dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.
