KABARINDAH.COM, Sukabumi–Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengikuti kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman Kolaborasi Satu Data Indonesia di Ruang Rapat DH 1–5 Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (26/1/2026). Momen tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data nasional.
“Baru saja saya menyaksikan penandatanganan Kolaborasi Satu Data Indonesia. Saya hadir sebagai Wali Kota Sukabumi bersama kepala daerah lain, di antaranya Bupati Blitar dan Wali Kota Yogyakarta, serta perwakilan asosiasi gubernur, Apeksi, dan Apedesi,” ujar Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki. Penandatanganan kolaborasi ini bertujuan menjamin keterpaduan perencanaan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia guna mendukung pembangunan yang efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kolaborasi SDI melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, hingga BUMN.
Kehadiran Wali Kota Sukabumi menegaskan komitmen Pemkot Sukabumi dalam mendukung penguatan ekosistem data pembangunan yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangkaian acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Penyelenggaraan Informasi Geospasial serta berbagai kerja sama strategis lintas sektor yang memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam paparannya menyampaikan, data merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. <span;>Menurutnya, pembangunan harus berbasis data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selama ini, data yang terfragmentasi dan sulit diakses menjadi tantangan, sehingga kehadiran Satu Data Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kebutuhan mendesak. Ia juga mencontohkan kolaborasi data pascabencana di Aceh dan Sumatera yang berhasil menghimpun data terpadu dari berbagai lembaga, termasuk BUMN.
Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama agar pembangunan nasional benar-benar berbasis data.
Ia menyebutkan bahwa Satu Data Indonesia menjadi bagian penting dari transformasi digital pemerintahan, terutama dalam penanggulangan bencana dan perumusan kebijakan pembangunan yang bersifat ilmiah dan terintegrasi.
Data, menurutnya, telah menjadi sumber daya baru dan sumber kemakmuran baru bagi bangsa, sehingga perlu dimurnikan dan dikelola secara optimal dari pusat hingga daerah.
