KABARINDAH.COM, Sukabumi--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Sukabumi menyoroti maraknya pendirian minimarket akhir-akhir ini. Salah satunya dengan mendorong moratorium untuk pendirian minimarket.
” Kami meminta pendirian minimarket dibatasi karena sudah begitu banyak,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, Senin (16/3/2026). Bahkan bila perlu diberlakukan kembali moratorium pendirian minimarket seperti sebelumnya.
Menurut Danny, keberadaan minimarket dalam jumlah besar berdampak pada sektor warung kecil atau UMKM. Sehingga diperlukan langkah strategis dalam melindungi keberadaan UMKM.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi Dindin Solahudin menyoroti juga semakin menjamurnya minimarket di berbagai wilayah Kota Sukabumi. Pasalnya, pertumbuhan minimarket yang tidak terkendali berdampak serius terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya warung tradisional dan toko kelontong.
Menurut Kang Dindin, keberadaan minimarket modern memang menjadi bagian dari dinamika ekonomi dan investasi daerah. Namun, pemerintah daerah harus memastikan ekspansi tersebut tetap memperhatikan aspek pemerataan ekonomi dan perlindungan usaha rakyat.
“Jangan sampai pertumbuhan minimarket justru mematikan warung kecil yang sudah lebih dulu menjadi penopang ekonomi masyarakat,” ujar Kang Dindin yang berasal dari Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi. Sehingga ia mendorong pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan zonasi seeta mempertimbangkan perwal moratorium pendirian minimarket diberlakukan kembali.
Kang Dindin mendorong dinas terkait untuk meninjau kembali regulasi jarak antar minimarket maupun jaraknya dengan pasar tradisional. Berharap pengawasan di lapangan dinilai harus diperketat agar tidak terjadi penumpukan gerai di satu kawasan tertentu yang berpotensi memicu persaingan tidak sehat.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi perekonomian dan perdagangan, Kang Dindin menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi dan keberlangsungan UMKM. Ia mengusulkan adanya pembatasan kuota atau moratorium izin baru apabila diperlukan, hingga kajian komprehensif selesai dilakukan.
“Kita bukan menolak investasi, tetapi harus ada keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Prinsipnya adalah keadilan dan keseimbangan,” ungkap Kang Dindin. Pemkot Sukabumi diminta dapat mengambil langkah strategis melalui evaluasi kebijakan, penguatan regulasi, serta pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing secara sehat di tengah perkembangan ritel modern yang semakin pesat.
