KABARINDAH.COM, Sukabumi–Pemkot Sukabumi secara resmi memulai langkah strategis dalam menyongsong Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2026. Melalui kolaborasi lintas sektoral yang intensif, kota ini memapat target ambisius berupa kenaikan Indeks SDI sebesar 8,60 poin guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data (data-driven government).
Langkah krusial ini ditandai dengan diselenggarakannya Rapat Persiapan Penilaian Evaluasi yang berlangsung di Ruang Pertemuan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi pada Rabu (1/7/2026). Pertemuan ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama dari berbagai instansi strategis, meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Endah Aruni, yang didampingi oleh Statistisi Ahli Muda, Zulkarnain dan Fery Munggaran, Kepala Bidang Statistik Persandian dan Keamanan Informasi, rapat koordinasi ini dirancang untuk menyatukan visi, menyelaraskan instrumen penilaian, serta memperkuat ekosistem statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Dalam arahannya saat membuka acara, Kepala Diskominfo Endah Aruni menegaskan bahwa pencapaian target kenaikan Indeks SDI sebesar 8,60 poin memerlukan komitmen kolektif yang kokoh. Ia menggarisbawahi pentingnya meluruhkan ego sektoral demi membangun integrasi data daerah yang valid dan berintegritas.
“Evaluasi Satu Data Indonesia bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah refleksi dari kualitas tata kelola pemerintahan kita. Melalui penguatan statistik sektoral dan sinergi multipihak yang lebih erat, kita optimistis mampu menghasilkan lompatan capaian indeks yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Endah.
Urgensi penyelenggaraan SDI dalam tata kelola pemerintahan moderen turut dipertegas oleh Fery, Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Keamanan Informasi. Menurutnya, efisiensi birokrasi masa depan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dan melindungi aset datanya. Satu data bukan sekadar tumpukan informasi publik, melainkan fondasi bagi keputusan yang cepat dan tepat.
“Satu Data Indonesia adalah motor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Namun, integrasi data yang masif harus berjalan beriringan dengan aspek persandian dan keamanan informasi yang andal,” ungkap Fery.
Ia menambahkan, ketika data antar-OPD terintegrasi dengan baik, pelayanan publik akan jauh lebih efisien. ” Tugas kami di bidang keamanan adalah memastikan bahwa data pembangunan yang digunakan sebagai dasar kebijakan tersebut terjaga aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaannya (availability), sehingga terhindar dari potensi ancaman siber,” jelasnya.
Dari perspektif teknis, Statistisi Ahli Muda Zulkarnain memberikan penekanan khusus mengenai peran vital para produsen data. Ia mengingatkan bahwa seluruh jajaran dinas teknis yang berperan sebagai penyuplai data pembangunan dituntut untuk menjaga konsistensi kualitas informasi yang diproduksi.
Menurut Zulkarnain, instrumen evaluasi SDI harus dipandang sebagai kompas mutu. “Kami mengajak seluruh produsen data di Kota Sukabumi untuk menjadikan standardisasi SDI ini sebagai instrumen utama dalam mengukur kualitas data pembangunan. Data yang akurat, mutakhir, mudah dibagipakaikan, dan akuntabel adalah fondasi utama bagi lahirnya kebijakan publik yang tepat sasaran,” urainya.
Melalui konsolidasi awal yang solid ini, Pemerintah Kota Sukabumi optimis dapat memenuhi seluruh indikator penilaian dengan optimal. Momentum persiapan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada kenaikan angka indeks di atas kertas, namun secara substantif mampu mempercepat realisasi satu data yang terintegrasi demi kemajuan pembangunan Kota Sukabumi.
