KABARINDAH.COM, Sukabumi— Rencana Pemkot Sukabumi menghentikan program Universal Health Coverage (UHC) mendapat sorotan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap akses pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya warga miskin dan berpenghasilan rendah.
Ketua Bidang Kepemudaan DPD PKS kota Sukabumi, Rizal Adityanto menilai persoalan kesehatan masyarakat tidak semestinya ditempatkan semata-mata sebagai persoalan kemampuan anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan, tetap terpenuhi.
“Keberadaan UHC yang dibiayai APBD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat, bukan sekadar pilihan kebijakan,” terang Rizal, Rabu (16/9/2026). Karena itu, rencana penghentian program UHC oleh Pemkot Sukabumi menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap tata kelola anggaran daerah, terutama dalam memastikan hak dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.
Rizal menyoroti penggunaan data berdasarkan desil sebagai salah satu basis penentuan penerima manfaat. Ia menilai mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Menurut Rizal, masih ditemukan kasus warga yang secara administratif tercatat dalam kategori tertentu. Tetapi kondisi riil ekonominya di lapangan tidak mencerminkan data tersebut.
“Memang saat ini ada beberapa kasus yang kondisinya tidak sesuai dengan desil yang tercatat,” cetus Rizal, yang juga Ketua Gema Keadilan Kota Sukabumi. Jangan sampai masyarakat yang secara nyata membutuhkan pelayanan kesehatan justru kehilangan akses hanya karena persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data.
Rizal menegaskan, akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus memastikan tidak ada warga yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena terkendala kondisi ekonomi.
“Warga yang berdomisili di Kota Sukabumi memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat,” imbuh Rizal. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah.
Rizal memahami keberlanjutan program UHC membutuhkan dukungan anggaran. Namun, ia meminta persoalan pembiayaan tidak langsung berujung pada penghentian program yang berkaitan dengan akses kesehatan masyarakat.
Rizal mendorong Pemkot Sukabumi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah dan mencari ruang fiskal yang memungkinkan program UHC tetap berjalan. “Kalau persoalannya adalah pembiayaan, seharusnya dicari solusi. Pemkot Sukabumi bisa melakukan langkah-langkah taktis, termasuk mengevaluasi dan melakukan pergeseran anggaran pada pos-pos yang memungkinkan, sehingga program UHC dapat kembali dihidupkan,” ungkapnya.
Menurut Rizal, kebijakan anggaran seharusnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Terlebih, masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling rentan ketika akses terhadap layanan kesehatan harus dibatasi.
“Jangan sampai karena persoalan anggaran, masyarakat miskin justru menjadi pihak yang paling terdampak. Pemerintah harus hadir memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses kesehatan,” jelasnya.
