KABARINDAH.COM, Sukabumi–Berbagai cara dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Di antaranya dengan mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dinilai penting harus dilakukan.
“Kita harus memulihkan kepercayaan publik dan tidak menyalahkan masyarakat untuk mengoptimalkan penerimaan PBB P2,” ungkap Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki saat memimpin Rapat Koordinasi Wilayah bersama jajaran camat dan lurah di Oproom Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi, Senin (12/10/2026). Dalam evaluasi tersebut, lima kelurahan berhasil mencatatkan pertumbuhan penerimaan PBB P2 secara year on year sebesar 18 persen, yakni Kelurahan Gedongpanjang, Jayamekar, Cipanengah, Sudajayahilir, dan Cikondang.
Selain itu, Kecamatan Citamiang mendapat apresiasi karena dinilai berhasil melampaui target penerimaan PBB P2 di tingkat kota. Meski sejumlah wilayah menunjukkan capaian positif, pemerintah masih menemukan beberapa kelurahan yang belum memenuhi target pertumbuhan penerimaan secara year on year.
Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta tunggakan pajak dari aset milik sejumlah lembaga yang berdalih tidak memiliki alokasi anggaran khusus menjadi persoalan yang perlu segera ditangani.
” Terhadap wajib pajak yang bermasalah dan tidak menunjukkan kepatuhan, pemerintah akan melakukan penagihan secara tegas. Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) untuk turun ke lapangan,” tegas Ayep. Dari sisi penerimaan, realisasi PBB P2 saat ini tercatat mencapai Rp16 miliar, sedangkan target yang ingin dicapai berada pada kisaran Rp20 miliar hingga Rp22 miliar.
Untuk mendukung percepatan pencapaian target tersebut, Pemkot Sukabumi juga menyiapkan pendanaan khusus guna menunjang pelaksanaan langkah-langkah operasional di lapangan.”Penataan birokrasi harus tetap berlandaskan profesionalisme dan bukan kepentingan pribadi. Saya tidak akan mengganti posisi jabatan atas kebencian,” ujarnya.
Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemkot Sukabumi juga berupaya memulihkan kepercayaan publik melalui percepatan pembangunan infrastruktur dengan skema tunda bayar.“Kita akan membangun kota dengan skema tunda bayar ini, sejalan dengan apa yang digagas oleh Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, wali kota turut memberikan arahan teknis agar pembangunan trotoar memperhatikan kondisi lingkungan dan kenyamanan warga. Ia menginstruksikan agar elevasi trotoar dibuat sejajar dengan posisi rumah warga sehingga tidak terlalu tinggi dan tetap mendukung aksesibilitas masyarakat.(*)
