KABARINDAH.COM, Sukabumi- Palang Merah Indonesia (PMI) terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui kegiatan Pemetaan Risiko Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis data dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Cisarua, Kota Sukabumi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Pilot Riset Project Open River Cam (ORC) yang dilaksanakan pada 10–13 April 2026, dengan dukungan PMI Pusat, Palang Merah Amerika (American Red Cross), serta Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC).
Dalam pelaksanaannya, PMI melibatkan relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) untuk melakukan diskusi partisipatif bersama warga. Diskusi ini menjadi metode utama dalam menggali informasi terkait kondisi riil di lapangan, khususnya dalam mengidentifikasi bahaya, kerentanan, risiko, dan kapasitas di wilayah Kelurahan Cisarua sebagai lokasi pilot riset.
Melalui proses ini, masyarakat diajak untuk mengenali potensi ancaman yang ada di lingkungan mereka, seperti banjir akibat luapan sungai serta risiko longsor di beberapa titik rawan. Selain itu, warga juga mengidentifikasi berbagai faktor kerentanan, mulai dari kondisi geografis, kepadatan permukiman, hingga keterbatasan infrastruktur yang dapat memperbesar dampak bencana.
Tidak hanya berfokus pada risiko, diskusi ini juga menyoroti kapasitas yang dimiliki masyarakat, seperti keberadaan relawan lokal, sistem gotong royong, serta pengalaman dalam menghadapi bencana sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran sekaligus memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya mitigasi.
Selain kegiatan pemetaan, program ini juga terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi Open River Cam, yaitu sistem pemantauan sungai berbasis visual yang memungkinkan pengamatan kondisi debit air secara real-time. Teknologi ini diharapkan dapat mendukung sistem peringatan dini bencana yang lebih cepat dan tepat.
Dinar Mochamad, Koordinator Program Pilot Riset ORC, menyampaikan bahwa pendekatan partisipatif menjadi kunci utama dalam memastikan kualitas peta risiko yang dihasilkan.
“Melalui keterlibatan aktif masyarakat, kami tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga membangun pemahaman bersama terkait risiko yang ada. Peta risiko ini nantinya akan menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat kelurahan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa proses penyusunan peta risiko tidak berhenti pada tahap pemetaan awal.
“Hasil pemetaan ini akan kami lokakaryakan bersama pemerintah kelurahan untuk diverifikasi dan divalidasi secara bersama, termasuk memastikan kejelasan batas wilayah. Ini penting agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan sebagai acuan resmi,” jelasnya.
Sementara itu, Ahmad Nurrohim, dari Biro Data dan Informasi Markas Pusat PMI yang ikut mendampingi dalam proses pemetaan, menekankan pentingnya penguatan sistem data dalam upaya penanggulangan bencana. “Pemetaan risiko berbasis data dan partisipasi masyarakat seperti ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem informasi kebencanaan yang kuat. Data yang akurat dan terverifikasi akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, baik pada tahap mitigasi maupun saat tanggap darurat,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa integrasi antara data lapangan dan teknologi menjadi arah pengembangan PMI ke depan. “Melalui dukungan teknologi seperti Open River Cam, PMI mendorong transformasi digital dalam pemantauan risiko bencana, sehingga informasi yang dihasilkan dapat diakses secara lebih cepat dan mendukung sistem peringatan dini di tingkat masyarakat,” tambahnya.
Hasil dari kegiatan ini akan menghasilkan peta risiko yang akan menjadi dokumen awal kelurahan sebagai pedoman ke depan, baik dalam perencanaan pembangunan yang tangguh bencana, penyusunan rencana kontinjensi, maupun pengambilan kebijakan berbasis data dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, PMI berharap Kelurahan Cisarua dapat menjadi contoh wilayah yang mampu mengintegrasikan pendekatan partisipatif dan teknologi dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana, sekaligus memperkuat kolaborasi antara masyarakat, relawan, dan pemangku kepentingan terkait.
