KABARINDAH.COM, Bandung- Dalam menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus dan kepala markas se-Jawa Barat sebagai langkah memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, serta demam berdarah.
Wakil Ketua PMI Provinsi Jawa Barat, Kombes Pol (Purn) Dr. H. Ruhanda, M.Si, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan rakor ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran PMI Pusat tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di musim hujan. Ruhanda menjelaskan, PMI Provinsi Jawa Barat juga telah menerima arahan langsung dari Ketua PMI Jawa Barat untuk segera melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh jajaran di tingkat kabupaten/kota.
“Menindaklanjuti surat edaran dari PMI Pusat dan arahan Ketua PMI Jawa Barat, kami mengimbau seluruh PMI kabupaten/kota untuk segera melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan posko dan sumber daya siap siaga menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing,” ujar Ruhanda.
Ruhanda menambahkan, informasi dari BMKG menunjukkan bahwa wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan dengan puncak yang diperkirakan berlangsung pada November 2025 hingga Januari 2026, dan masih perlu diwaspadai hingga Februari 2026. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan di semua tingkatan organisasi PMI.
“Kami mengimbau seluruh jajaran untuk memastikan posko PMI aktif di setiap tingkatan, memaksimalkan koordinasi dengan BMKG, BPBD, dan dinas terkait, serta menyiapkan sarana dan prasarana penunjang dan rencana aksi dini, terutama di daerah berisiko tinggi,” tegasnya.
“Selain itu, PMI juga perlu memberdayakan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat) agar semakin banyak masyarakat terlibat dalam kesiapsiagaan bencana. Siapkan pula personel terlatih yang dapat dimobilisasi sewaktu-waktu, serta lakukan pelaporan berkala atas setiap kegiatan operasi dan layanan kepada PMI Pusat,” tambahnya.
Ruhanda menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab relawan semata, namun juga merupakan bentuk sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait.
“PMI harus hadir lebih awal sebelum bencana terjadi. Edukasi, pencegahan, dan koordinasi adalah bagian penting dari tanggung jawab kemanusiaan kita bersama. Dengan komunikasi yang baik antarunit PMI, kesiapan logistik, dan keterlibatan masyarakat, kita bisa meminimalkan risiko dan dampak bencana,” pungkas Ruhanda.
Rakor ini juga dimanfaatkan sebagai momentum bagi seluruh PMI kabupaten/kota di Jawa Barat untuk memperbarui data wilayah rawan bencana, mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia, serta memperkuat sistem peringatan dini. Melalui koordinasi dan konsolidasi ini, PMI Provinsi Jawa Barat berharap seluruh jajarannya dapat bertindak cepat, tepat, dan terpadu dalam memberikan layanan kemanusiaan saat musim hujan tiba.
Sementara itu, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdan, mengungkapkan bahwa PMI Jawa Barat telah memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan PMI Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antarwilayah dalam menghadapi potensi bencana besar di kawasan metropolitan dan lintas provinsi.“PMI Jawa Barat telah memiliki MoU dengan PMI Banten dan DKI Jakarta sebagai bentuk kerja sama untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di berbagai wilayah,” ujar Dani.
“Dalam MoU tersebut juga ditegaskan bahwa setiap PMI provinsi perlu mendorong PMI kabupaten/kota agar terlibat aktif dalam peningkatan kapasitas relawan, kesiapan operasional, serta kemampuan respon di lapangan,” tambahnya.
Dani menilai kerja sama lintas wilayah tersebut menjadi pondasi penting dalam membangun sistem respon cepat dan efektif di tingkat regional. Lebih jauh, ia juga mengungkapkan harapannya agar ke depan terdapat payung hukum dalam bentuk Peraturan Organisasi (PO) tingkat Jawa Barat, yang dapat menjadi dasar operasional bagi PMI dalam upaya kesiapsiagaan dan penanganan bencana.
“Kami berharap ke depan ada payung hukum berupa PO tingkat Jawa Barat yang dapat menjadi pedoman bersama dalam upaya kesiapsiagaan dan respon bencana. Dengan adanya dasar yang kuat, koordinasi antarunit PMI akan semakin efektif dan terarah,” ungkap Dani.
Rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan untuk memperbarui data wilayah rawan bencana, memperkuat sistem komunikasi antarwilayah, serta menyusun rencana kontinjensi bersama menghadapi puncak musim hujan.
Melalui sinergi, konsolidasi, dan peningkatan kapasitas relawan, PMI Jawa Barat berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di setiap situasi darurat. Atep Maulana
