KABARINDAH.COM, Sukabumi— Pemkot Sukabumi terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Online). Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) SKM Online Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi, Kamis (8/10/2026).
Bobby menekankan pentingnya pemerintah daerah mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara nyata. Menurut dia, hasil survei harus mampu menggambarkan kondisi pelayanan publik secara objektif dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan.
“Perkembangan teknologi dan media sosial membuat masyarakat semakin cepat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi,” kata Bobby. Persoalan tersebut, lanjut dia, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan administrasi, tetapi juga menyangkut infrastruktur, penerangan jalan, air, serta berbagai kebutuhan pelayanan lainnya.
Karena itu, pemerintah dituntut mampu merespons setiap masukan masyarakat secara cepat dan tepat, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Data Pemkot Sukabumi menunjukkan adanya peningkatan nilai kepuasan masyarakat.
Berdasarkan SKM secara manual pada 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Sukabumi tercatat 87,29 atau kategori B.
Sementara itu, hasil IKM Kota Sukabumi Semester I Tahun 2026 mencapai 90,00 atau kategori A (sangat baik). Penerapan SKM Online yang dilaksanakan sejak Januari hingga Desember 2026 diharapkan semakin memperkuat pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Bobby mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan kolaborasi, sinergi, inovasi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengapresiasi Kementerian PAN-RB, Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Bimtek SKM Online.
Menurut Bobby, peningkatan kemampuan para operator menjadi bagian penting agar pengelolaan survei berjalan secara profesional. Ia berharap hasil SKM nantinya tidak berhenti sebagai angka, tetapi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperbaiki pelayanan publik secara berkelanjutan.
